Lensakabar.com, Jakarta - Ancaman penipuan digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin menjadi perhatian menjelang momentum belanja online pada promosi e-commerce, seperti Harbolnas, hingga Black Friday. Teknologi deepfake yang mampu meniru wajah dan suara seseorang dengan identik membuka peluang baru bagi sindikat kejahatan siber untuk mencatut identitas dokter, pejabat, pimpinan perusahaan, hingga influencer demi mengelabui konsumen.

Skala ancaman tersebut tercermin dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga pertengahan tahun 2026, lebih dari 608.000 kasus penipuan digital telah ditangani melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sementara itu, proyeksi riset keamanan siber dan lembaga riset industri memperkirakan potensi kerugian akibat kejahatan siber di Indonesia sepanjang 2026 dapat mencapai Rp111 triliun.

Pemerintah melalui Wakil Menteri Komunikasi dan Digital juga mencatat peningkatan serangan berbasis deepfake meningkat hingga 1.400 persen secara tahunan. OJK turut mencatat sedikitnya ada 1.379 aduan spesifik terkait penipuan yang memanfaatkan AI, mulai dari kloning suara pejabat atau anggota keluarga, panggilan video palsu, hingga pencatutan figur publik dalam iklan produk kesehatan.

Lonjakan tersebut memperlihatkan perubahan pola kejahatan digital. Penipu tidak lagi hanya mengandalkan pesan singkat atau tautan palsu, tetapi mulai memanfaatkan teknologi yang membuat identitas dan komunikasi palsu terlihat semakin meyakinkan.

Saat AI Bikin Suara dan Wajah Palsu Makin Autentik

Teknologi AI generatif memungkinkan pelaku memanfaatkan rekaman video, podcast, maupun unggahan media sosial untuk meniru wajah dan suara seseorang. Melalui deepfake video, figur publik dapat dibuat seolah-olah sedang berbicara atau merekomendasikan produk tertentu.

Sementara itu, voice cloning memungkinkan pelaku menghasilkan suara tiruan yang menyerupai orang asli, termasuk intonasi dan karakter komunikasinya. Teknologi AI juga dapat membantu menyusun pesan, email, dan percakapan personal yang lebih alami untuk menjalankan modus phishing.

Kombinasi teknologi tersebut membuat penipuan semakin sulit dikenali. Identitas dokter, pejabat, pimpinan perusahaan, maupun influencer dapat dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan korban sebelum meminta pembayaran, data pribadi, atau transfer uang.

Baca juga: Awas Kecele! AI Sering 'Ngarang' Yakin, Ini Trik Jitu Tangkal Halusinasi AI

Modus Deepfake: Dari Dokter Palsu Hingga Kloning Suara Bos

Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah medical deepfake scam. Dalam skenario ini, seorang dokter spesialis terkenal muncul dalam iklan media sosial dan terlihat merekomendasikan krim kecantikan atau obat pelangsing tertentu. Video tersebut menampilkan wajah dan suara yang menyerupai dokter asli, bahkan disertai klaim bahwa produk telah memperoleh persetujuan lembaga kesehatan.

Padahal, identitas dokter dapat dicatut tanpa persetujuannya. Konsumen yang percaya pada reputasi figur tersebut berisiko membeli produk yang belum jelas legalitas maupun keamanannya. Selain kerugian finansial dan kesehatan, pencatutan itu juga dapat merusak reputasi tenaga medis yang bersangkutan.

Modus lainnya adalah CEO voice cloning scam. Pelaku meniru suara direktur utama melalui sampel rekaman yang tersedia di internet, kemudian menghubungi staf keuangan melalui telepon atau pesan suara WhatsApp.

Dengan suara yang menyerupai pimpinan perusahaan, pelaku dapat memerintahkan transfer dana darurat ke rekening vendor baru. Jika staf tidak melakukan konfirmasi melalui jalur komunikasi lain, perusahaan berisiko kehilangan dana dalam jumlah besar.

Orang Melek Teknologi Pun Bisa Menjadi Korban

Penipuan berbasis AI tidak hanya menyasar masyarakat yang kurang memahami teknologi. Pengguna internet aktif, generasi muda, hingga kelas menengah urban juga dapat menjadi korban ketika pelaku berhasil mengeksploitasi kepercayaan dan tekanan psikologis.

Wajah yang dikenal, suara yang familier, serta rekomendasi dari figur berotoritas sering kali menjadi alasan seseorang mempercayai informasi. Deepfake memanfaatkan kecenderungan tersebut dengan menghadirkan tiruan yang tampak autentik.

Risiko semakin besar ketika penipuan dikombinasikan dengan promosi berjangka waktu, diskon besar, atau klaim keuntungan instan. Konsumen terdorong mengambil keputusan cepat tanpa memeriksa keaslian informasi dan identitas pihak yang menawarkan produk.

Pengamat siber dan penggiat media sosial, Dr. Ami Kamiludin, menilai bahwa kerentanan ini berakar dari perilaku dasar konsumen saat berbelanja. "Keinginan mendapatkan harga murah dan diskon besar sering membuat konsumen mengabaikan verifikasi, sehingga mudah terjebak penawaran palsu," ujarnya.

Karena itu, prinsip seeing is believing atau melihat berarti percaya semakin sulit diterapkan. Video dan rekaman suara tidak lagi cukup menjadi bukti bahwa sebuah pesan benar-benar berasal dari orang yang bersangkutan.

Baca juga: Waspada Penipuan Bantuan Palsu, AI Bisa Dimanfaatkan Pelaku

Verifikasi Pengiklan atau Biarkan Konsumen Tumbal?

Menjelang periode belanja akhir tahun, perusahaan e-commerce, media sosial, dompet digital, dan layanan finansial menghadapi tantangan untuk memperkuat perlindungan konsumen.

Verifikasi pengiklan, pemantauan transaksi mencurigakan, perlindungan data pribadi, serta penanganan laporan pencatutan identitas menjadi aspek penting dalam mencegah penipuan. Platform juga perlu memastikan konten yang terindikasi sebagai iklan palsu atau manipulasi identitas dapat ditindaklanjuti secara cepat.

Dr. Ami Kamiludin juga menyoroti bagaimana kebiasaan digital masyarakat turut memperparah penyebaran kejahatan ini. "Netizen sering membagikan konten karena viral atau menarik, tanpa memastikan kebenarannya. Kebiasaan ini ikut memperluas jangkauan penipuan," tegasnya.

Di sisi regulator, pengawasan terhadap layanan keuangan digital perlu memperhatikan kemampuan penyedia layanan dalam mendeteksi dan menangani modus penipuan yang terus berkembang. OJK berperan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, sedangkan pengaturan dan pengawasan ekosistem komunikasi serta digital melibatkan lembaga pemerintah sesuai kewenangannya.

Tantangannya adalah perkembangan teknologi penipuan yang semakin cepat. Perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan imbauan agar masyarakat berhati-hati. Perusahaan juga harus memiliki sistem keamanan dan mekanisme penanganan yang memadai untuk menjaga kepercayaan pengguna.

Terapkan Prinsip Zero-Trust Sebelum Klik dan Bayar

Menghadapi maraknya modus kejahatan AI ini, pola pikir zero-trust yakni tidak langsung mempercayai pesan digital sebelum memverifikasinya secara independen harus menjadi standar baru masyarakat.

Apabila menemukan rekomendasi produk dari figur publik, konsumen wajib melakukan cek silang (cross-check) ke akun resmi terverifikasi milik tokoh tersebut atau mengecek legalitas BPOM secara mandiri. Sementara di lingkungan korporasi, setiap instruksi transaksi keuangan berbasis telepon atau pesan suara wajib mengonfirmasi ulang melalui protokol standar internal (SOP), terlepas dari seberapa mirip suara pimpinan tersebut.

Dr. Ami Kamiludin ikut mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif dari setiap individu. "Melawan deepfake, pengguna yang harus lebih kritis sebelum mempercayai dan menyebarkan konten," tandasnya.

Momentum belanja November 2026 menjadi titik uji bagi ketahanan ekosistem digital Indonesia. Saat teknologi mampu meniru identitas fisik manusia dengan sempurna, benteng pertahanan terbaik adalah skeptisisme yang terukur, kepatuhan pada protokol keamanan, dan tanggung jawab nyata para pengelola platform digital.