Nelayan Jabar Terhimpit Kelangkaan Solar, Polri Awasi Distribusi BBM Subsidi
Kelangkaan solar subsidi di Subang dan Pangandaran menghambat nelayan melaut. Polri perketat pengawasan distribusi BBM serta praktik bom ikan.
Kelangkaan solar bersubsidi kembali membelit aktivitas melaut para nelayan di sejumlah wilayah pesisir Jawa Barat sepanjang bulan Oktober hingga November 2026. Ironisnya, seretnya pasokan bahan bakar tersebut justru terjadi ketika kondisi cuaca laut sedang bersahabat untuk menangkap ikan, sehingga banyak perahu terpaksa bersandar dan nelayan kehilangan momentum untuk mendapatkan penghasilan.
Di kawasan pantura, persoalan ini mencuat tajam di Muara Ciasem, Kabupaten Subang. Pada awal hingga pertengahan Oktober 2026, ratusan nelayan di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari Ciasem terpaksa tidak bisa berangkat melaut akibat defisit pasokan solar yang mencapai sekitar 1.700 liter. Nelayan setempat sempat mendesak penambahan alokasi kuota agar pada masa cuaca baik tidak terbuang sia-sia.
Situasi serupa juga merembet ke pesisir selatan Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Pangandaran. Memasuki pertengahan November 2026, keluhan meluas di kalangan nelayan kecil terkait sulitnya mengakses bahan bakar bersubsidi serta terbatasnya jatah Biosolar yang dipatok maksimal 300 liter per bulan. Bagi nelayan yang melaut rutin dengan jarak tempuh jauh, patokan jatah bulanan tersebut dinilai jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan operasional.
Keluhan itu dirasakan langsung oleh Miswan, nelayan asal Majingklak, Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, solar adalah urat nadi utama agar perahu bisa berangkat mencari ikan, sementara aturan pembelian yang mensyaratkan memakai barcode dirasa kerap menyulitkan nelayan di lapangan.
"Sangat kesulitan BBM. Kalau enggak ada solar, kan melaut susah. Kalau enggak punya barcode itu apalagi lebih susah. Harganya di SPBU Rp6.800 per liter," ujar Miswan di Majingklak, Rabu (18/11/2026).
Persoalan seperti ini juga memperlihatkan jarak antara aturan kaku dan ritme kerja nelayan di lapangan. Patokan kuota bulanan maupun kewajiban barcode kerap terasa merepotkan ketika nelayan harus memanfaatkan celah cuaca baik yang waktunya tidak menentu, sementara pendataan dan akses layanan administrasi di sentra nelayan belum sepenuhnya mulus. Saat akses resmi tersendat dan stok di SPBN menipis, celah kebocoran solar subsidi di jalur distribusi pun makin rawan terjadi, membuat nelayan kecil kembali menanggung beban paling berat.
Kuota Cepat Habis Menyebabkan Biaya Melaut Membengkak
Seretnya pasokan BBM jenis solar di lapangan tidak lepas dari jatah bulanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang kerap habis sebelum akhir bulan. Ketika cuaca cerah dan frekuensi melaut meningkat, serapan solar melonjak tajam melampaui kuota yang tersedia.
Tekanan pasokan tersebut semakin terasa karena distribusi BBM bersubsidi juga dibayangi praktik penyalahgunaan yang terjadi di lapangan. Di Jawa Barat sendiri, celah penyelewengan sempat terungkap lewat penyitaan 1.110 liter solar subsidi ilegal oleh Polres Purwakarta pada akhir Oktober 2026 lalu.
Bagi nelayan kecil, kekosongan stok di SPBN memunculkan dilema yang berat. Jika memilih tetap melaut, mereka terpaksa membeli solar eceran atau bahan bakar nonsubsidi dengan harga jauh lebih tinggi. Konsekuensinya, biaya operasional membengkak dan hasil tangkapan kerap tidak lagi sebanding dengan modal yang dikeluarkan.
Baca juga: Tinjau Kampung Nelayan, Trenggono Hadapi Keluhan Sulitnya Solar Untuk Melaut
Polri Perketat Pengawasan Distribusi BBM dan Praktik Bom Ikan
Di tengah besarnya tekanan distribusi solar yang membayangi nelayan tradisional, Polri menyatakan akan memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat pesisir. Langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan Blue Policing yang digagas oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menjaga keberlangsungan ruang hidup nelayan kecil.
Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan guna mencegah penyalahgunaan distribusi sehingga kebutuhan bahan bakar operasional nelayan dapat terpenuhi sesuai ketentuan.
"Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Pitoyo, Sabtu (21/11/2026).
Selain mengawal rantai distribusi solar subsidi agar tepat sasaran, patroli berbasis risiko dan forum dialog Blue Community juga diarahkan untuk menekan praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem pesisir. Langkah ini diharapkan membuat nelayan bisa melaut dengan tenang tanpa tercekik kelangkaan bahan bakar maupun gangguan keamanan di laut.
"Tujuan akhirnya adalah memastikan nelayan dapat melaut dengan aman, sumber daya ikan tetap tersedia, dan ekonomi masyarakat pesisir terus berkembang. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui Blue Policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut," katanya.
0 Komentar