Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 sebesar Rp 3 juta. Penetapan itu diumumkan langsung di kawasan PT Kwangduk Worldwide, Jalan Raya Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026), mengikuti rekomendasi dari unsur pemerintah dan serikat pekerja dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.

Keputusan resmi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, di mana angka Rp 3 juta itu naik Rp 682.399 atau 29,44 persen dibanding UMP 2026 yang berada di level Rp 2.317.601.

"UMP Jawa Barat 2027 ditetapkan sebesar Rp 3 juta. Berarti mengalami kenaikan Rp 682.399 atau naik 29,44 persen," ujar Dedi.

Naik Hampir 30 Persen, tetapi Nominalnya Masih Kalah dari Banyak Daerah

Jika dilihat dari persentase kenaikan, lonjakan 29,44 persen milik Jawa Barat tergolong tinggi dan hanya kalah dari Bali yang melesat 42,15 persen ke Rp 4.559.287. Namun di atas kertas, angka persentase besar belum tentu membuat posisi rupiahnya berada di barisan terdepan dibanding daerah lain.

Berdasarkan data rekap sebanyak 12 provinsi yang sudah menetapkan UMP 2027 hingga Sabtu 21 November 2026 pagi, DKI Jakarta memimpin di angka Rp 6.136.941 atau naik 7,10 persen, disusul Bali di angka Rp 4.559.287 naik 42,15 persen, Sulawesi Utara Rp 4.323.465 naik 8,02 persen, Kepulauan Riau Rp 4.229.356 naik 9,02 persen, serta Sumatera Selatan Rp 4.210.059 atau mengalami kenaikan sebesar 6,77 persen.

Angka di atas Rp 3 juta juga tercatat di Riau dengan Rp 4.031.142 naik 6,63 persen, Kalimantan Utara Rp 4.027.901, Kalimantan Tengah Rp 3.949.697 naik sekitar 7,15 persen, Sumatera Utara Rp 3.410.000 naik 5,61 persen, Banten Rp 3.372.828,70 naik 8,77 persen, dan Lampung Rp 3.285.152,48 naik 7,79 persen. Di bawah Jawa Barat baru terlihat Nusa Tenggara Timur di angka Rp 2.602.441 atau naik 5,97 persen.

Perbandingan angka di atas makin terasa saat disandingkan dengan Banten yang bersebelahan langsung dengan Jawa Barat. Kenaikan di Provinsi Banten cuma 8,77 persen, tetapi nominal UMP-nya sudah menyentuh angka sebesar Rp 3.372.828,70 sehingga selisih titik awal upah di tiap provinsi memang sangat memengaruhi hasil akhirnya.

Baca juga: UMP Jakarta 2027 Tembus Rp6,13 Juta, Bagaimana Nasib Upah Jawa Barat?

Bayang-Bayang Harga Naik hingga Ketimpangan Upah

Kabar kenaikan UMP 29,44 persen ini langsung memantik beragam reaksi di media sosial dengan nada yang jauh dari seragam. Sebagian warganet menyoroti kekhawatiran bahwa kenaikan gaji sering diikuti naiknya harga barang kebutuhan dan potongan pajak, lewat komentar seperti "Gaji naik pajak dan kebutuhan ikut naik".

Wajar jika kekhawatiran seperti ini gampang muncul, karena di kehidupan sehari-hari pekerja sering merasa selisih kenaikan upah cepat tergerus saat harga bahan pokok, sewa, atau potongan penghasilan ikut bergerak naik.

Komentar lain juga mengangkat perbandingan ketimpangan pendapatan antara warga dan aparatur negara, di mana salah satu warganet, menuliskan "PNS 5 juta, rakyat yang dipajak buat gaji PNS cuma 3 juta", sehingga kegelisahan soal jarak penghasilan dan beban pajak yang dirasakan warga ikut mencuat.

Upah Kawasan Industri Sudah Melampaui Rp 3 Juta

Di dalam Jawa Barat sendiri, efek langsung UMP Rp 3 juta terbelah tajam. Dedi menegaskan bahwa UMP merupakan batas bawah tingkat provinsi, sehingga ketetapan ini tidak memengaruhi kabupaten dan kota yang upah minimumnya sudah melampaui Rp 3 juta.

Wilayah yang posisinya sudah di atas Rp 3 juta mencakup Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. "Karena upah mereka sudah di atas Rp 3 juta," katanya.

Sebaliknya, penyesuaian justru mengarah ke daerah dengan upah yang lebih rendah yang tersebar di wilayah Priangan Timur, Sukabumi, hingga kawasan Pantura seperti Cirebon dan Indramayu.

"Namun, upah ini sangat berarti. Bisa jadi menjadi kebahagiaan bagi para pegawai, tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pengusaha di wilayah seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya," katanya. Jarak Usulan Pengusaha, KHL, dan Penetapan UMK Bertahap

Besaran UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp 3 juta mengacu pada 70 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Barat yang mencapai Rp 4.248.132. Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, pada 16 November 2026, unsur pemerintah dan serikat pekerja sepakat mengusulkan UMP Rp 3 juta, sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia mengajukan kenaikan 7,23 persen menjadi Rp 2.485.256.

Adapun besaran Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2027 akan diumumkan secara bertahap, sehingga pengusaha dan pekerja di tiap daerah masih menunggu kepastian angka akhir di wilayah masing-masing.

Baca juga: PHK Jawa Barat 2026 Tembus 14.694, Otomatisasi dan AI Mengubah Pasar Kerja