Pensiun PNS Jabar Capai 1,8rb Orang, Rekrutmen ASN Tetap Direm Batas Anggaran
Lebih dari 1.800 PNS Jabar pensiun tahun ini. Penambahan ASN tetap menunggu ketetapan pusat dan menjaga batas belanja pegawai 30 persen.
Gelombang pensiun pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini tercatat melampaui rata-rata secara tahunan, dengan menyentuh angka lebih dari 1.800 orang. Kondisi ini terjadi di tengah persiapan rekrutmen aparatur sipil negara yang arah formasinya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, sementara daerah tetap harus menjaga batas belanja pegawai agar tidak melewati ambang batas 30 persen dari total anggaran.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Dedi Supandi menjelaskan bahwa rata-rata PNS di lingkungan Pemprov Jabar yang memasuki masa purnabakti biasanya berada di kisaran 1.600 hingga 1.700 orang per tahun. meski kekosongan kursi pegawai akibat pensiun cukup banyak, Pemprov Jabar tidak bisa serta-merta membuka lowongan dalam jumlah besar tanpa menghitung ulang beban anggaran daerah.
“Ada rekrutmen, tapi pembukaan formasinya oleh Kemen PAN-RB. Tapi penambahan ASN tidak melebihi yang pensiun, itu supaya belanja pegawai tetap di bawah 30 persen,” kata Dedi, Kamis (19/11/2026). Untuk urusan besaran kuota dan jadwal resminya, daerah tetap mengacu pada ketentuan pemerintah pusat.
Kuota Rekrutmen Seleksi CPNS Nasional
Di tingkat nasional, pemerintah menyiapkan seleksi rekrutmen CPNS dengan alokasi sekitar 158 ribu formasi yang tahapannya mulai bergulir pada November tahun ini. Pembuatan akun sudah dibuka sejak 14 November 2026, diikuti rencana pengumuman formasi sekitar 20 November 2026, pembukaan pendaftaran pada 23 November hingga awal Desember 2026, serta pelaksanaan tes SKD dan SKB pada Januari hingga Maret 2027.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Negara memimpin panitia seleksi nasional untuk mengawal jalannya pendaftaran dan rangkaian seleksi tersebut.
Dari sisi anggaran dan formasi, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto memastikan dana penggajian bagi aparatur baru tersebut sudah tersedia penuh di kas negara melalui paparan APBN KiTA di Jakarta tanpa menambah pos belanja pegawai baru karena sifatnya menggantikan pegawai yang pensiun.
Selaras dengan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut kementeriannya tengah menghitung ulang kebutuhan formasi secara cermat, dengan sasaran prioritas untuk mendukung program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto seperti tenaga pendidik di sekolah terintegrasi dan Sekolah Unggulan Garuda, serta formasi pengamanan kawasan hutan termasuk polisi hutan dan Manggala Agni.
Baca juga: Jawa Barat Juara di Konten, Pengangguran dan Anak Tidak Sekolah Tertinggi
Tantangan Penataan Pegawai di Jawa Barat
Bagi Pemprov Jawa Barat, kepastian rekrutmen ASN pada 2027 masih menunggu ketetapan resmi formasi dari Kementerian PANRB. Dengan skala birokrasi dan layanan publik Jawa Barat yang cukup luas, menjaga keseimbangan antara kebutuhan tenaga baru dan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen tentunya bukan perkara yang mudah, terlebih di tengah penataan status pegawai non-ASN yang masih berjalan. Meskipun kebutuhan penggantian pegawai akibat purnabakti cukup besar, daerah tetap harus mengendalikan porsi belanja pegawai sesuai aturan fiskal yang berlaku.
Selain urusan rekrutmen CPNS dan ASN, BKD Jawa Barat juga mencermati transisi status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan pengangkatan penuh waktu untuk unsur tenaga pendidikan sudah digulirkan oleh pemerintah pusat, dan Pemprov Jabar kini memantau dampak pengangkatan tahap Januari 2026 terhadap skema transfer anggaran sebelum menentukan langkah lanjutan untuk tenaga teknis. Peralihan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu otomatis membawa konsekuensi kenaikan beban belanja pegawai, sehingga daerah harus berhitung cermat soal sumber pendanaannya.
Dedi menyebut Pemprov Jabar akan melihat terlebih dahulu apakah dana alokasi dari pusat terkait pengangkatan Januari ke penuh waktu tetap berada di kas daerah atau berubah. Jika dana tersebut tetap masuk ke Pemprov Jabar, peluang pengalokasian untuk mengangkat PPPK paruh waktu dari unsur tenaga teknis menjadi penuh waktu terbuka untuk dipertimbangkan sesuai kekuatan ruang fiskal daerah.
Pendaftaran CPNS bagi Pelamar di Jawa Barat
Di tengah penataan formasi dan penghitungan anggaran yang masih bergulir antara pusat dan daerah, masyarakat yang berminat mengikuti seleksi tetap bisa bersiap dari sekarang. Bagi warga Jawa Barat yang ingin melamar formasi di lingkungan Pemprov Jabar maupun instansi di wilayah Jawa Barat, jalur pendaftarannya tidak dibuka secara terpisah di tingkat daerah. Seluruh proses pendaftaran tetap terpusat dalam satu pintu secara daring melalui portal resmi SSCASN yang dikelola Badan Kepegawaian Negara , dengan tahapan yang sudah berjalan sejak pembukaan pembuatan akun pada pertengahan November 2026 hingga rangkaian seleksi pada awal 2027.
Dari sisi berkas, pelamar sebaiknya menyiapkan pasfoto, KTP, Kartu Keluarga, ijazah asli, transkrip nilai, sertifikat akreditasi kampus, e-Meterai, serta dokumen pendukung yang relevan dengan formasi di Jawa Barat. Tahap awalnya dimulai dengan mengakses portal SSCASN, membuat akun memakai NIK dan nomor KK, lalu mengunggah swafoto dengan ketentuan satu NIK untuk satu akun sebelum melengkapi biodata dan riwayat pendidikan.
Setelah data dasar terisi, pelamar bisa memilih formasi instansi di Jawa Barat yang selaras dengan kualifikasi masing-masing sambil terus memantau pembaruan informasi formasi maupun ketentuan instansi melalui kanal resmi BKD Jawa Barat.
0 Komentar