Jawa Barat Juara di Konten, Pengangguran dan Anak Tidak Sekolah Tertinggi
Slogan Jabar Juara kontras dengan realitas. Jabar kokoh di puncak nasional untuk jumlah anak tidak sekolah dan angka pengangguran tertinggi.
Di tengah berbagai slogan pembangunan dan kemajuan daerah, Jawa Barat masih menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan. Berdasarkan data terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 8 Oktober 2026, sebanyak 508.615 anak di Jawa Barat tercatat tidak sekolah. Angka tersebut menempatkan provinsi ini berada di peringkat pertama dan tertinggi di Indonesia.
Ratusan ribu anak yang tidak sekolah (ATS) tersebut tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA.
Kendati demikian, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyebutkan bahwa jumlah ATS sebenarnya telah mengalami penurunan sebanyak 138.989 anak atau sekitar 21,46 persen dibandingkan angka awal yang sempat menyentuh 647.604 anak.
Persoalan ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Faktor pemicunya sangat kompleks, meliputi himpitan ekonomi atau kemiskinan, pernikahan dini yang masih marak, keterbatasan akses pendidikan, hingga kerentanan anak usia remaja tingkat SMA yang memilih putus sekolah demi bekerja atau alasan lainnya.
Langkah Cepat Pemprov Jabar Mengejar Target Nol Kasus ATS
Menghadapi rapor merah ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa wilayahnya siap berbenah agar terbebas dari jeratan anak tidak sekolah. Ia memastikan seluruh anak di Jabar wajib mendapatkan hak belajar di jalur formal.
"Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan, tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah," tegas Herman mewakili Gubernur Jawa Barat, di Bandung, Selasa (10/11/2026).
Sebagai langkah taktis di lapangan, Pemprov Jabar merespons tingginya data Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan melakukan verifikasi faktual secara langsung menggunakan aplikasi Sada Jabar. Langkah jemput bola ini krusial untuk membedah data mentah. Menariknya, hasil verifikasi awal di lapangan menunjukkan bahwa sebagian anak yang sebelumnya tercatat putus sekolah sebenarnya masih aktif mengenyam pendidikan, namun terkendala masalah pencatatan ganda atau kendala administrasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
Baca jugal: Pemekaran Kabupaten Bandung Timur, 1,85 Juta Penduduk Masuk Cakupan DOB
Untuk mengawal penanganan ini hingga tuntas, Pemprov Jabar juga telah mengumpulkan 27 Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh kabupaten/kota. Pemerintah provinsi siap mendampingi agar persoalan ATS dapat segera diselesaikan secara masif.
"ATS bisa secepatnya kita atasi, saya yakin bisa bahkan sangat bisa, kuncinya tekad karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita," tambahnya. Target ambisius pun dipatok oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mencanangkan nol ATS pada tahun 2029 mendatang melalui verifikasi data, penguatan pendidikan kesetaraan, serta kolaborasi antar lintas instansi.
Benang Kusut Pendidikan Juga Terjadi di Tanah Garut
Masalah pelik ini terlihat nyata di daerah. Sebanyak 45.000 anak di Kabupaten Garut tercatat tidak sekolah, ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi dunia pendidikan setempat. Kondisi tersebut diungkapkan langsung oleh Bupati Garut, Syakur Amin, saat memperingati Hari PGRI pada Sabtu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Garut memberikan apresiasi terhadap dedikasi para guru, namun tidak menampik bahwa sektor pendidikan di Garut masih tertinggal. Selain puluhan ribu anak putus sekolah, rata-rata lama sekolah di Garut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional, yang secara langsung berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Maka saya titip, tolong kita sama-sama awasi jangan sampai ada anak Garut yang tidak sekolah. Saya ingin sekali menjamin bahwa anak Garut itu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan umurnya dan sesuai dengan kebutuhannya,” ujar Bupati.
Sebagai bentuk intervensi nyata, Pemkab Garut telah menyiapkan sejumlah program bantuan bagi keluarga yang kurang mampu, mulai dari Bantuan Keuangan (BIP) hingga penyediaan perlengkapan alat-alat sekolah seperti seragam, tas, dan sepatu gratis.
Kontras Antara Konten, Slogan Kemajuan dan Realitas Dilapangan
Indah di konten, carut-marut di lapangan. Kalimat tersebut tampaknya pas untuk menggambarkan situasi Jawa Barat saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat boleh saja mengusung visi "Jabar Istimewa" beserta jargon pelayanan "Lembur Diurus, Kota Ditata", serta tetap memegang teguh motto abadi "Gemah Ripah Repeh Rapih". Namun, rentetan slogan idealis tersebut seolah kehilangan tuahnya tatkala berbenturan dengan fakta sosial yang terjadi di tingkat akar rumput.
Sebelumnya, Provinsi Jawa Barat telah menorehkan prestasi yang kurang membanggakan di sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jabar bertengger di angka 6,67 persen, menempatkannya sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua secara nasional dari 38 provinsi di Indonesia.
Kini, rapor merah itu kembali bertambah. Data Pusdatin Kemendikdasmen per Juni 2026 mencatat ada sekitar 4,07 juta anak tidak sekolah di seluruh Indonesia. Dan di antara puluhan provinsi lainnya, Jawa Barat seolah mengangkat piala sebagai "Jabar Juara Lahir Batin" dengan berdiri kokoh di peringkat pertama teratas anak tidak sekolah.
Deretan angka ini seharusnya menjadi tamparan keras bahwa di balik bergantinya narasi dan gembar-gembor program daerah, masih ada hak-hak dasar anak serta warga yang terabaikan di sudut-sudut perkampungan Tatar Pasundan.
0 Komentar