Lensakabar.com, Bandung - Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bandung Timur kembali mengemuka menjelang 2027. Gagasan yang telah bergulir hampir dua dekade ini kembali mendapat perhatian di tengah persoalan ketimpangan pembangunan, pertumbuhan penduduk, hingga sulitnya akses pelayanan administrasi bagi warga di wilayah timur Kabupaten Bandung.

Bagi sebagian masyarakat, pemekaran bukan sekadar upaya membentuk pemerintahan daerah baru. Ada persoalan sehari-hari yang ingin diselesaikan, terutama jarak antara tempat tinggal warga dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung di Soreang. Warga dari kawasan timur harus menempuh perjalanan cukup jauh ketika membutuhkan pelayanan administrasi yang hanya dapat diselesaikan di kantor dinas terkait.

Gagasan pembentukan Kabupaten Bandung Timur sendiri bukan hal baru. Aspirasi tersebut mulai dicetuskan sekitar 2004–2005 oleh masyarakat dan sejumlah tokoh lokal. Ketimpangan pembangunan serta jauhnya jangkauan pelayanan publik dari pusat pemerintahan menjadi alasan utama yang mendorong munculnya tuntutan pemekaran.

Kini, persoalan tersebut semakin relevan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Kabupaten Bandung memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang besar, sehingga kebutuhan terhadap pelayanan pemerintahan semakin meningkat. Pertanyaannya, sampai kapan warga di wilayah timur harus menghadapi kendala jarak dan waktu untuk mengurus kebutuhan administrasi?

Jumlah Penduduk Membesar, Jangkauan Pelayanan Jadi Tantangan

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Bandung tahun 2025, jumlah penduduk tercatat mencapai 3.904.670 jiwa menurut rilis Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 dari Disdukcapil. Sementara itu, catatan statistik resmi BPS menunjukkan angka sekitar 3.812.412 jiwa.

Dikutip ANTARA News, jumlah penduduk di 15 kecamatan yang direncanakan masuk dalam cakupan Kabupaten Bandung Timur mencapai 1.849.500 jiwa atau sekitar 1,85 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 48,51 persen dari total penduduk Kabupaten Bandung yang tercatat sebanyak 3.812.412 jiwa.

Artinya, wilayah yang diwacanakan menjadi Kabupaten Bandung Timur dihuni hampir separuh populasi Kabupaten Bandung saat ini. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembahasan wacana pemekaran, terutama terkait kebutuhan pemerataan pembangunan dan jangkauan pelayanan pemerintahan.

Baca juga: Peninggian Jalan Raya Sapan Rampung, Apakah Efektif Mengatasi Banjir?

Dalam rencana pemekaran, wilayah yang diusulkan mencakup sekitar 15 kecamatan di kawasan timur. Beberapa di antaranya adalah Cimenyan, Cilengkrang, Rancaekek, Cileunyi, Cicalengka, Majalaya, dan sejumlah kecamatan di sekitarnya.

Ada hal menarik dari kondisi geografis wilayah yang diwacanakan menjadi bagian DOB tersebut. Kecamatan Cimenyan dan Cilengkrang, misalnya, secara geografis berada di kawasan yang berbatasan dan diapit oleh wilayah Kota Bandung. Kondisi ini membuat hubungan geografis dan akses pelayanan masyarakat tidak selalu sejalan dengan batas administrasi pemerintahan.

Bagi warga, persoalan batas wilayah bukan sekadar urusan peta. Ketika kebutuhan administrasi mengharuskan mereka datang ke pusat pemerintahan di Soreang, jarak dan waktu perjalanan dapat menjadi beban tersendiri.

Selama Ini Pengurusan Administrasi Jadi Masalah yang Pelik

Jarak pelayanan publik menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan masyarakat. Sebagai gambaran, perjalanan dari Cileunyi menuju Soreang melalui jalur arteri atau non-tol berkisar 32–34 kilometer. Dalam kondisi perjalanan tertentu, waktu tempuh sekali jalan dapat mencapai sekitar 2,5 jam.

Artinya, perjalanan pulang-pergi bisa mencapai 64–68 kilometer dengan waktu sekitar lima jam, belum termasuk antrean dan proses pelayanan di kantor pemerintahan.

Pengalaman tersebut dirasakan Ayu, salah seorang warga yang pernah kehilangan seluruh dokumen identitas penting. Karena dokumen tersebut sudah lama tidak diurus, ia harus mendatangi dinas terkait di Soreang untuk menyelesaikan pengurusannya.

Menurut Ayu, persoalan bukan hanya terletak pada biaya transportasi. Waktu yang harus disediakan juga menjadi beban, terlebih ketika dokumen tidak dapat diselesaikan dalam satu kali kedatangan.

"Bukan cuma habis uang untuk biaya dan ongkos pulang pergi, tapi repot juga urus waktu. Mending kalau sekali beres, terkadang harus nunggu beberapa hari baru bisa diambil. Ini kan jadi repot semuanya," ujarnya.

Jika satu kali perjalanan membutuhkan biaya sekitar Rp100 ribu untuk ongkos pulang-pergi, warga bisa mengeluarkan Rp300 ribu hingga Rp400 ribu apabila harus datang tiga sampai empat kali. Pengeluaran tersebut belum memperhitungkan waktu yang hilang selama perjalanan maupun proses pengurusan.

Beban itu terasa lebih berat bagi masyarakat yang bekerja. Mereka bukan hanya harus mengeluarkan uang untuk transportasi, tetapi juga menghadapi kemungkinan kehilangan pendapatan akibat izin kerja.

"Kalau saya enggak bekerja sih mendinglah. Tetapi kalau kerja kan ruginya jadi berlipat juga, gaji dipotong karena izin, ongkos juga habis banyak," sambungnya.

Pengalaman tersebut membuat Ayu mendukung rencana pembentukan Kabupaten Bandung Timur. Baginya, pemekaran diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan sehingga masyarakat tidak harus menghabiskan banyak waktu dan biaya hanya untuk mengurus dokumen penting.

Rancaekek Digadang-gadang Menjadi Calon Ibu Kota Kabupaten Bandung Timur

Dalam dokumen awal dan kajian yang disusun tim Forum Komunikasi Desain dan Tata Daerah (Forkodetada) Kabupaten Bandung Timur, Kecamatan Rancaekek ditunjuk sebagai calon ibu kota DOB tersebut.

Penunjukan Rancaekek didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Secara geografis, wilayah ini dinilai berada di posisi strategis dan relatif mudah dijangkau dari kecamatan-kecamatan lain di kawasan timur Kabupaten Bandung.

Selain itu, Rancaekek disebut telah memiliki infrastruktur dan sarana publik yang lebih baik dibandingkan sejumlah kecamatan lainnya. Potensi ekonomi dan sosial wilayah tersebut juga menjadi pertimbangan dalam menentukan calon pusat pemerintahan.

Dari sisi konektivitas, Rancaekek memiliki akses menuju jalan tol dan jalur rel kereta api. Lokasinya juga terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di sekitarnya, termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.

Jika rencana pemekaran terealisasi, penempatan ibu kota di Rancaekek diharapkan dapat membuat pusat pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat di wilayah timur. Dengan demikian, pelayanan administrasi dan koordinasi pembangunan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pusat pemerintahan di Soreang.

Baca juga: Halte Baru BRT Bandung Raya, Akankah Bernasib Sama dengan Pendahulunya?

Dukungan Menguat Tapi Mengapa Kabupaten Bandung Timur Belum Terbentuk?

Meski dukungan dari sejumlah tokoh dan kalangan masyarakat terus mengemuka, pembentukan Kabupaten Bandung Timur belum juga terealisasi. Ada sejumlah tahapan dan persyaratan yang masih menjadi hambatan.

Salah satu kendala utama adalah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru dari pemerintah pusat yang belum dicabut. Pembentukan DOB membutuhkan anggaran besar, mulai dari pembangunan kantor pemerintahan, penyediaan infrastruktur, hingga biaya operasional dan belanja pegawai.

Selain persoalan anggaran, usulan pemekaran juga membutuhkan persetujuan politik dan administratif dari pemerintah daerah serta lembaga legislatif terkait. Usulan tersebut belum memperoleh keputusan final melalui persetujuan bersama pemerintah kabupaten dan DPRD.

Persyaratan lainnya berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran harus memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah. Kajian akademis serta verifikasi administratif dan politik juga menjadi bagian dari tahapan yang harus diselesaikan hingga tingkat provinsi dan pemerintah pusat.

Artinya, besarnya dukungan masyarakat belum otomatis membuat sebuah daerah dapat dimekarkan. Ada proses panjang yang harus dilalui, termasuk memastikan daerah baru memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan dan membiayai kebutuhan pembangunannya sendiri.

Belajar dari Pangandaran, Jangan Sampai Birokrasi Terus Membebani Rakyat

Pemekaran Kabupaten Bandung Timur juga memunculkan harapan agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan pelayanan publik akibat jauhnya pusat pemerintahan. Pengalaman Kabupaten Pangandaran yang sebelumnya dimekarkan dari Kabupaten Ciamis bisa menjadi pembanding dalam wacana mengenai pemekaran wilayah.

Sebelum dimekarkan, persoalan jarak, kondisi jalan yang memprihatinkan dan keterbatasan pelayanan menjadi salah satu hal yang dirasakan masyarakat saat itu. Setelah menjadi daerah otonom baru, Pangandaran mampu menata pemerintahan dan pembangunan infrastruktur secara lebih baik serta dekat dengan kebutuhan warganya.

Gambaran tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemekaran Kabupaten Bandung Timur terus diperjuangkan. Masyarakat menginginkan pemerintahan yang lebih mudah dijangkau, pembangunan yang tidak terpusat di satu kawasan, serta pelayanan administrasi yang lebih efisien.

Namun, pemekaran juga tidak boleh berhenti pada pembentukan kabupaten baru atau pemindahan pusat pemerintahan. Daerah otonom harus memiliki kemampuan mengelola anggaran, membangun infrastruktur, menyediakan aparatur, dan memastikan pelayanan publik benar-benar berjalan lebih baik.

Jangan sampai setelah dimekarkan, masyarakat justru menghadapi persoalan birokrasi baru dengan biaya pemerintahan yang semakin besar, sementara kualitas pelayanan tidak banyak berubah.

Tujuan utama pemekaran seharusnya bukan hanya semata-mata untuk melahirkan wilayah administratif baru, melainkan memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat. Sebab, bagi warga yang harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mengurus dokumen identitas, persoalan ini bukan lagi sekadar wacana politik daerah, melainkan kebutuhan pelayanan publik yang nyata.