Lensakabar.com, Bandung - Wajah sejumlah ruas jalan utama di Kota Bandung mulai mengalami perubahan. Jalan Merdeka dan Jalan Ir H Djuanda atau kawasan Dago yang selama ini menjadi ikon sekaligus pusat aktivitas masyarakat, kini mulai dihiasi halte-halte baru Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.

Perubahan tersebut terlihat dari sejumlah titik pembangunan yang sebelumnya masih dalam tahap pengerjaan. Kini, beberapa bangunan halte mulai berdiri dengan bentuk yang lebih jelas. Fasilitas pendukung seperti papan informasi, tempat duduk, hingga lantai halte juga mulai terpasang.

Di beberapa lokasi, hasil pembangunan bahkan sudah memperlihatkan tampilan yang lebih tertata. Bangunan yang sebelumnya masih berupa konstruksi kini mulai menyerupai fasilitas transportasi publik yang siap menunjang mobilitas masyarakat.

Pembangunan ini merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi Bandung Raya. Khusus di Kota Bandung, terdapat rencana pembangunan 232 titik halte di luar koridor yang tersebar di 22 kecamatan.

Halte Santa Angela Mulai Digunakan, Fasilitas Sudah Tersedia

Salah satu titik yang memperlihatkan perkembangan pembangunan berada di Jalan Merdeka, tepatnya kawasan Halte Santa Angela atau Halte Merdeka.

Bangunan halte di lokasi tersebut sudah berdiri dan mulai dimanfaatkan masyarakat. Ukurannya cukup besar dengan sejumlah fasilitas pendukung yang relatif memadai.

Di dalamnya terdapat peta Kota Bandung yang menampilkan sejumlah lokasi dan destinasi wisata. Tersedia pula monitor yang difungsikan sebagai papan informasi bagi calon penumpang.

Tempat duduk juga sudah terpasang, sementara kondisi lantai terlihat bersih dan tertata. Secara umum, fasilitas yang tersedia mulai memberikan gambaran mengenai konsep pelayanan transportasi publik yang lebih terintegrasi.

Meski demikian, beberapa bagian bangunan mulai memperlihatkan kondisi yang sedikit kusam. Hal ini menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik perlu diikuti pemeliharaan secara berkala agar fasilitas tetap nyaman digunakan dalam jangka panjang.

Baca juga: Wajah Baru Jalan Otista Bandung: Halte BRT Berdiri di Tengah Jalan

Belum Lama Dibangun, Dinding Halte Sudah Dicoret-Coret

Di balik perkembangan pembangunan tersebut, terdapat pemandangan yang patut disayangkan.

Sejumlah bagian dinding halte BRT yang belum lama selesai dibangun sudah menjadi sasaran vandalisme. Coretan dengan tulisan yang tidak semestinya terlihat pada bagian bangunan.

Kondisi ini memperlihatkan persoalan yang kerap muncul setelah fasilitas publik dibangun bagaimana memastikan infrastruktur yang sudah tersedia tetap terjaga?

Pembangunan halte membutuhkan proses, anggaran, dan pekerjaan yang tidak sedikit. Namun, tanpa pengawasan dan kesadaran masyarakat, fasilitas yang semestinya memberikan kenyamanan justru berpotensi mengalami kerusakan sebelum dimanfaatkan secara optimal.

Vandalisme bukan persoalan estetika semata. Tindakan tersebut juga menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama.

Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab menjaga kualitas infrastruktur. Namun, masyarakat juga tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban merawat fasilitas publik.

Penyakit Lama Birokrasi yang Tak Pernah Sembuh

Persoalan halte BRT ini seharusnya tidak dilihat sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Kota Bandung memiliki pengalaman panjang mengenai fasilitas publik yang dibangun dengan tampilan menjanjikan, tetapi kemudian kehilangan fungsi dan kualitas akibat lemahnya pengawasan serta pemeliharaan.

Pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil, misalnya, penataan kota dilakukan melalui berbagai pembenahan ruang publik. Tempat sampah dipasang di sejumlah ruas jalan utama dengan jarak yang relatif berdekatan.

Pada awalnya, keberadaan fasilitas tersebut membuat kawasan jalan terlihat lebih tertata. Namun, seiring waktu, sebagian fasilitas menghilang. Ada yang rusak, sementara sebagian lainnya dilaporkan hilang akibat pencurian, termasuk karena material besi yang digunakan.

Pengalaman serupa juga terlihat pada sejumlah halte bus Trans Metro Bandung maupun halte yang berkaitan dengan layanan DAMRI pada periode sebelumnya.

Bangunan yang semula disiapkan untuk menunjang transportasi publik kini di sejumlah lokasi justru terlihat terbengkalai dan kumuh. Salah satu gambaran kondisi tersebut dapat dijumpai di sekitar kawasan pangkalan ojek Kompleks Permata Biru, Cinunuk. Halte yang seharusnya menjadi tempat naik dan turun penumpang kini justru memperlihatkan persoalan klasik, mulai dari kerusakan bangunan, pencurian material besi, hingga fasilitas pendukung yang tidak lagi terawat.

Kondisi ini semakin memprihatinkan jika melihat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas transportasi publik. Sebagai gambaran, biaya pembuatan satu halte atau shelter Trans Metro Bandung (TMB) berada pada kisaran Rp55 juta hingga Rp421 juta per unit. Rentang anggaran tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi publik membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, bahkan pada sejumlah unit nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Jika fasilitas dengan nilai pembangunan sebesar itu pada akhirnya dibiarkan rusak, kehilangan material, dan tidak lagi berfungsi optimal, persoalannya bukan hanya menyangkut kerusakan fisik. Ada persoalan lebih mendasar mengenai efektivitas penggunaan anggaran publik, pengawasan pelaksanaan proyek, hingga tanggung jawab pemeliharaan setelah pembangunan selesai.

Belum lagi persoalan perilaku pengguna jalan. Kebiasaan sebagian pengemudi angkutan yang tetap berhenti sembarangan dan tidak memanfaatkan halte sebagaimana mestinya, ditambah edukasi masyarakat yang belum optimal, semakin memperburuk kondisi di lapangan.

Baca juga: Penertiban PKL Bandung Tanpa Ganti Rugi, Bagaimana Nasib Pedagang?

Publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat bisa kehilangan fungsi tanpa penanganan yang memadai. Jangan sampai anggaran puluhan hingga ratusan juta rupiah hanya menghasilkan bangunan yang terlihat bagus ketika baru selesai, tetapi kemudian berubah menjadi fasilitas terbengkalai akibat lemahnya pengawasan, pencurian, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tidak jelasnya sistem pemeliharaan.

Persoalan utamanya bukan hanya bagaimana pemerintah membangun infrastruktur baru, melainkan bagaimana memastikan fasilitas tersebut tetap berfungsi setelah proyek selesai.

Pengawasan Berkelanjutan Harus Menjadi Bagian dari Pembangunan

Pembangunan transportasi, penataan pedagang kaki lima (PKL), hingga pembenahan drainase merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan konsistensi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas yang berdiri atau tampilan bangunan ketika baru selesai dikerjakan.

Ada pekerjaan lanjutan yang tidak boleh diabaikan, yakni pengawasan, perawatan, dan penindakan terhadap pelanggaran.

Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang berjalan secara rutin, bukan hanya aktif ketika proyek berlangsung atau saat fasilitas baru diresmikan.

Patroli berkala di kawasan halte, ruang publik, dan titik-titik yang telah direvitalisasi perlu menjadi bagian dari agenda pemeliharaan. Pemeriksaan kondisi bangunan, fasilitas pendukung, kebersihan, serta potensi kerusakan harus dilakukan secara terukur.

Saluran pengaduan masyarakat juga perlu dipasang di setiap fasilitas baru. Dengan begitu, warga memiliki akses untuk melaporkan vandalisme, pencurian, kerusakan, maupun penyalahgunaan fasilitas.

Lebih jauh, diperlukan tim penanganan cepat agar laporan kerusakan tidak berhenti sebagai catatan administratif. Setiap persoalan harus memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Penindakan terhadap pelaku perusakan fasilitas umum juga perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat dan melakukan demonstrasi merupakan bagian dari hak masyarakat, tetapi tindakan merusak fasilitas publik merupakan persoalan berbeda yang tetap harus ditangani.

Tanpa pengawasan yang konsisten, pembangunan berisiko hanya menghasilkan perubahan visual sementara, bukan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat Harus Memiliki Rasa Kepemilikan

Di sisi lain, tanggung jawab menjaga fasilitas umum tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.

Masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap infrastruktur publik. Halte, trotoar, taman, tempat sampah, dan berbagai fasilitas kota bukanlah milik pemerintah semata. Semua itu dibangun untuk kepentingan masyarakat melalui anggaran publik.

Karena itu, rasa memiliki harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Tidak mencoret bangunan, tidak merusak fasilitas, menjaga kebersihan, serta berani mengingatkan atau melaporkan tindakan yang merugikan kepentingan bersama.

Sikap membiarkan kerusakan dengan alasan bukan tanggung jawab pribadi hanya akan memperpanjang persoalan yang sama.

Pembangunan halte BRT Bandung Raya seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki wajah transportasi publik sekaligus membangun budaya menjaga fasilitas kota.

Jangan sampai bangunan yang hari ini terlihat baru, bersih, dan tertata beberapa tahun kemudian berubah menjadi bangunan terbengkalai yang kehilangan fungsi.

Bandung tidak kekurangan pembangunan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap pembangunan benar-benar terawat dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pemerintah harus hadir melalui pengawasan yang konsisten, sementara masyarakat perlu mengambil bagian dalam menjaga hasil pembangunan. Sebab, keberhasilan sebuah kota bukan hanya terlihat dari apa yang berhasil dibangun, tetapi juga dari apa yang mampu dipertahankan.