Kelangkaan dan sulitnya untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi masih menjadi salah satu masalah yang paling mendasar hingga menghambat aktivitas nelayan. Ketika pasokan menipis atau akses di dermaga tersendat, perahu tidak bisa melaut dan penghasilan harian masyarakat pesisir langsung akan tertekan.

Persoalan tersebut kembali mencuat saat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau lokasi persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Pecakaran dan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (18/11/2026). Di tengah kunjungan itu, para nelayan menyampaikan langsung keluhan bahwa solar masih menjadi kendala utama setiap kali hendak turun ke laut.

Dalam dialog bersama Trenggono di lokasi peninjauan, seorang nelayan menyebut kebutuhan solarnya bisa mencapai sekitar 200 liter untuk sekali melaut selama dua hari. Dengan kebutuhan sebesar itu, pasokan yang seret atau harga yang tidak stabil bisa menyebabkan biaya sekali melaut langsung membengkak dan menggerus hasil bersih dari tangkapannya.

Menanggapi keluhan tersebut, Trenggono menyatakan akan berkoordinasi dengan Pertamina agar pasokan dan harga solar bagi nelayan dapat distabilkan. Langkah ini menjadi penting karena saat solar macet, perahu susah turun ke laut dan fasilitas di darat pun belum banyak membantu perputaran ekonomi nelayan.

Sulitnya Solar di Pesisir Meluas Akibat Stok dan Syarat Administrasi Ribet

Masalah sulitnya mendapatkan solar sebenarnya tidak hanya terjadi di Pekalongan saja, melainkan terus berulang di sejumlah daerah pesisir seperti Pangandaran, Kotabaru, Tarakan, hingga Rembang. Di lapangan, nelayan kerap berhadapan dengan aturan birokrasi administrasi yang rumit, gangguan sistem digital, serta keterbatasan penyalur resmi.

Banyak nelayan kecil merasa kesulitan saat mengurus pembuatan barcode maupun surat rekomendasi untuk membeli BBM bersubsidi. Kondisi seperti ini terlihat di Dusun Majingklak, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, di mana nelayan juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar serta prosedur administrasi di SPBU yang berbelit, terutama bagi mereka yang belum memiliki kode batang.

"Sangat kesulitan BBM. Kalau enggak ada solar, kan melaut susah. Kalau enggak punya barcode itu apalagi lebih susah. Harganya di SPBU Rp6.800 per liter," ujar Miswan saat ditemui di Majingklak, Rabu (18/11/2026) siang.

Sementara di kawasan lain seperti Muara Angke, nelayan tradisional bermesin kecil bahkan diwajibkan menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) saat membeli solar dalam jumlah sedikit, padahal kapal kecil tidak memerlukan dokumen tersebut.

Urusan administrasi yang berbelit dan akses solar yang tersendat kerap menyita waktu nelayan sebelum sempat turun ke laut. Akibatnya, jadwal keberangkatan mundur dan nelayan sering harus menanggung pengeluaran tak terduga hanya untuk memastikan kapal bisa beroperasi.

Baca juga: Di Balik Target Pertumbuhan 6% Ini Strategi Nyata Hadapi Ekonomi 2027

Target Seribu Kampung Nelayan Merah Putih Di Tengah PR Besar Warga Pesisir

Di luar persoalan solar, kunjungan Trenggono ke Pekalongan juga menyoroti rencana perluasan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan target mencapai 1.000 lokasi pada tahun 2027. Program ini diarahkan untuk menata kawasan permukiman sekaligus memperkuat fasilitas produksi dan ekonomi pesisir, seperti gudang, pabrik es, serta tempat penyimpanan ikan berpendingin atau cold storage, termasuk pengembangan budi daya ikan tematik.

Trenggono menjelaskan bahwa kawasan yang dibangun pemerintah provinsi tersebut nantinya diserahkan untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh para nelayan, sehingga warga perlu ikut menjaga seluruh fasilitas yang ada. Pemerintah juga berupaya memenuhi kekurangan sarana yang masih ditemukan di lapangan.

"Ini sebenarnya dibangun punyanya Pemprov ya, tapi diserahkan nanti dimiliki oleh para nelayan ya. Oleh Pak Prabowo dibangunin ini sebetulnya untuk nelayan. Jadi tolong sama-sama dijaga ya," kata Trenggono.

Saat meninjau Pecakaran, Trenggono menekankan bahwa penataan kawasan tidak boleh sekadar kejar target bangunan, melainkan harus menyesuaikan kebutuhan kerja nelayan mulai dari tata letak kios, sekat, hingga pengelolaan sampah.

"Ini mengubah kultur, kulturnya masyarakat nelayan jadi langsung berubah ya. Jadi perlu koreksi tadi apa buat mesinnya, winch-nya mau ditambah, areanya mesti dibenerin, sama aksesnya diperbaiki," kata Trenggono.

Meski sarana kampung nelayan dan tempat pendingin ikan disiapkan untuk menjaga mutu tangkapan, persoalan di laut tetap tidak bisa dipisahkan dari urusan bahan bakar. Selama nelayan masih kesulitan mendapatkan solar yang mudah dijangkau dan harganya belum stabil, kelancaran melaut akan terus dibayangi kendala yang sama.