Hingga bulan Oktober 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mencatat sebanyak 72.336 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja di Indonesia berdasarkan data dari laporan sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar dengan mencatatkan 14.694 pekerja terdampak, atau sekitar 20,31 persen dari total PHK secara nasional.

Posisi Jawa Barat berada jauh di atas provinsi lain dalam lima besar PHK sepanjang Januari–Oktober 2026, disusul Banten (8.649 pekerja), Jawa Tengah (6.860 pekerja), Jawa Timur (6.574 pekerja), dan DKI Jakarta (5.360 pekerja).

Tingginya angka PHK di Jawa Barat sepanjang tahun 2026 dipicu oleh melemahnya sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor dan membengkaknya biaya produksi di kawasan industri utama. Sebagai pusat industri dan tenaga kerja terbesar nasional, guncangan manufaktur di Jawa Barat langsung berdampak luas.

Pergeseran struktur industri di Jawa Barat pada 2026 banyak digerakkan oleh percepatan otomatisasi serta penerapan sistem kecerdasan buatan (AI), yang secara langsung dapat mengubah cara kerja di lini produksi dan sekaligus menyaring ulang kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor perusahaan.

Banyak pabrik tekstil lama di Jawa Barat masih bergantung pada mesin kurang efisien sehingga kalah bersaing dalam ongkos produksi dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh, sementara industri yang lebih baru seperti elektronik dan kendaraan bermotor belum mampu menampung seluruh pekerja terdampak akibat ketimpangan keterampilan serta meluasnya penggunaan sistem otomatis dan AI.

Kondisi ini juga diperparah dengan berbagai faktor eksternal, karena pesanan dari pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat dan Eropa ikut melemah akibat dinamika global. Di saat yang sama, rencana kenaikan upah minimum di Bekasi, Karawang, dan Bandung Raya serta tingginya biaya energi dan logistik membuat sebagian perusahaan memilih melakukan efisiensi atau memindahkan fasilitasnya ke wilayah dengan ongkos lebih rendah seperti Jawa Tengah.

Meski begitu, perubahan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia tetap menjadi faktor paling menentukan, karena hal itulah yang membedakan siapa yang tersingkir dari pekerjaan dan siapa yang mampu bertahan.

Faktor Otomatisasi dan AI Mengubah Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja

Pengaruh nyata AI dan otomatisasi terhadap PHK di Jawa Barat pada 2026 merupakan perpaduan antara efisiensi produksi dan ketimpangan keterampilan tenaga kerja. Menurut Disnakertrans Jawa Barat, penerapan robotisasi, komputerisasi, dan AI di sektor manufaktur terutama di Kabupaten Bekasi dan Karawang mulai mengubah struktur kebutuhan pekerja secara langsung.

Baca juga: Pensiun PNS Jabar Capai 1,8rb Orang, Rekrutmen ASN Tetap Direm Batas Anggaran

Secara nasional, laporan yang dikutip dari Ma'soem University mencatat sedikitnya 23.470 pekerja terdampak PHK akibat otomatisasi dan AI sepanjang 2026. Di Jawa Barat, pabrik di koridor Bekasi–Karawang semakin banyak mengadopsi lengan robotik yang langsung terintegrasi dengan sistem penglihatan AI untuk kebutuhan perakitan, pengelasan, dan pemeriksaan kualitas visual secara otomatis.

Di pabrik-pabrik yang memasok ke pasar ekspor, perusahaan mulai beralih ke mesin pemotong dan penjahit otomatis berbasis perangkat lunak. Langkah ini diambil agar biaya operasional bisa lebih ditekan sekaligus memenuhi standar efisiensi yang dituntut merek global.

Di luar pabrik, perusahaan skala menengah hingga besar di kota-kota penyangga seperti Bandung, Bogor, dan Depok mulai menggantikan posisi rutin di bagian layanan pelanggan, entri data, dan pengolahan dokumen dengan sistem agen otomatis berbasis AI.

Peluang Kerja Baru dan Pelatihan Teknologi di Bandung

Di tengah tekanan pasar kerja tersebut, Disnaker Kota Bandung menggelar Bandung Utama Job Fair Future Connect 2026 di Istana Plaza, Kamis, 19 November 2026, dengan menghadirkan sebanyak 28 perusahaan dan 1.464 lowongan kerja. Delapan lowongan di antaranya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang disediakan oleh dua perusahaan.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Briliyana mengatakan, kegiatan di Istana Plaza ini merupakan bursa kerja luring kelima pada 2026 untuk mempermudah perusahaan merekrut tenaga kerja sesuai kompetensi sekaligus memberi satu titik akses bagi pencari kerja.

"Tidak ada titipan dan pungli," ujar Yayan.

Terkait kuota disabilitas, Yayan menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib merekrut satu persen penyandang disabilitas sesuai undang-undang, sehingga pihaknya selalu mengundang perusahaan yang membuka posisi bagi kelompok disabilitas di setiap penyelenggaraan bursa kerja.

"Oleh karena itu, setiap job fair saya mengundang perusahaan, perusahaan mana yang menerima disabilitas. Hari ini ada dua perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi disabilitas," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Disnaker Kota Bandung membuka pelatihan cyber security karena kebutuhan dunia usaha terhadap teknologi tergolong tinggi dan sektor teknologi, komunikasi, serta informatika masuk tiga besar penyumbang PDRB.

"Kenapa kita utamakan di teknologi. Karena teknologi, komunikasi dan informatika menyumbang tiga besar PDRB. Kebutuhan dunia usaha terhadap teknologi tinggi sekali, makanya hari ini kita ada pembukaan pelatihan cyber security. Siapa tahu ada perusahaan tertarik, ada 40 orang yang dilatih. Yang daftarnya banyak ada 300 orang, tapi ada tahapan seleksi," tandasnya.

Persaingan 300 pendaftar untuk memperebutkan 40 kursi pelatihan menunjukkan tingginya antusiasme pencari kerja untuk berpindah jalur dari pekerjaan konvensional ke bidang teknologi. Namun, kondisi ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan keterampilan yang cukup lebar, karena pekerja yang sebelumnya terbiasa di lini pabrik tekstil maupun tugas administrasi rutin tentu tidak bisa langsung menguasai spesialisasi seperti keamanan siber dalam waktu singkat.

Oleh sebab itu, penguasaan keterampilan dasar seperti pengolahan data dan pengoperasian perangkat lunak kerja menjadi pijakan awal yang lebih masuk akal sebelum mereka melangkah ke keahlian teknis lanjutan.

Baca juga: Jawa Barat Juara di Konten, Pengangguran dan Anak Tidak Sekolah Tertinggi

Sejauh Mana Penguasaan AI Dibutuhkan Calon Pekerja?

Bagi calon pekerja maupun pelamar yang bersaing di tengah perubahan ini, memahami dasar pemakaian sistem AI seperti ChatGPT atau Gemini memang bisa membantu mempercepat tugas administratif, merapikan draf, atau menyaring informasi awal. Tetapi, keterampilan itu harus diiringi literasi data dan privasi yang kuat, mulai dari tidak memasukkan data rahasia perusahaan ke perangkat publik hingga selalu memeriksa ulang kebenaran angka dan fakta.

Meski begitu, penguasaan prompting dasar bukan jaminan lolos ke semua posisi, karena jalur seperti keamanan siber maupun operasional pabrik tetap menuntut keahlian teknis inti, sertifikasi, dan ketelitian kerja langsung di lapangan.

Salah kaprah juga sering terjadi ketika pencari kerja menyerahkan pembuatan CV atau latihan jawaban wawancara sepenuhnya kepada AI hingga hasilnya terdengar seragam dan hambar, padahal bagian yang dinilai perekrut tetap rekam jejak pengalaman nyata serta cara berpikir pelamar saat menghadapi masalah.

Di luar ruang pelatihan, 1.464 lowongan dari 28 perusahaan di Bandung Utama Job Fair tetap menjadi jalur langsung bagi pencari kerja untuk bertemu perekrut. Namun, jika disandingkan dengan 14.694 pekerja terdampak PHK di Jawa Barat hingga Oktober 2026, bursa kerja di satu kota jelas belum sanggup menampung seluruh gelombang pengangguran baru akibat penyusutan industri padat karya.