Tuntutan pembayaran denda serta uang pengganti fantastis hingga mencapai sekitar Rp81,8 triliun yang disertai pembubaran tujuh korporasi Duta Palma Group mengguncang kelanjutan bisnis perkebunan kelapa sawit milik Surya Darmadi. Di balik nilai tuntutan yang mencengangkan tersebut, nasib ribuan pekerja di pusaran usaha ini justru terbelah menjadi dua kondisi yang sangat berbeda antara pekerja lapangan di kebun dan staf di kantor pusat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai tujuh perusahaan yang tergabung dalam Duta Palma Group milik Surya Darmadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi sekaligus pencucian uang (TPPU) dalam usaha perkebunan sawit secara melawan hukum di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sepanjang periode 2004 hingga 2022. Ketujuh perusahaan terdakwa tersebut meliputi PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, serta PT Asset Pacific.

Dalam tuntutan yang dibacakan seperti dikutip Kamis (19/11/2026), jaksa menuntut pidana denda pokok sebesar Rp100 miliar untuk masing-masing perusahaan, atau secara keseluruhan mencapai Rp700 miliar, dan juga menuntut pembubaran ketujuh korporasi tersebut.

Apabila harta benda para terdakwa, termasuk milik Surya Darmadi selaku pengendali, tidak cukup untuk menutup denda, maka akan diganti kurungan selama 730 hari dengan memperhitungkan denda yang telah dibayarkan. Jaksa memandang perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi, memicu keresahan luas, menggerus kepercayaan publik soal pemenuhan kebutuhan pangan, serta menimbulkan kerugian keuangan maupun perekonomian negara yang sangat besar, dengan pertimbangan meringankan bahwa para terdakwa belum pernah dihukum.

Nasib Terbelah Antara Pekerja Kebun di Riau dan Staf Kantor Pusat

Dampak dari peralihan kendali manajemen dan pembekuan aset tersebut tidak dirasakan secara merata oleh seluruh jajaran karyawan. Bagi para pekerja lapangan yang bertugas di kebun dan pabrik sawit, yang meliputi buruh panen, mandor, hingga staf operasional, aktivitas kerja mereka tetap dipertahankan demi memastikan proses pemeliharaan kebun serta panen kelapa sawit terus berjalan.

Meski demikian, masa peralihan tersebut sempat diwarnai ketidakpastian. Pada awal transisi tahun 2025, muncul polemik terkait keterlambatan upah, tunjangan hari raya (THR), serta kejelasan kontrak kerja di tengah pergantian pengelola. Untuk menata ulang status ketenagakerjaan, PT Agrinas Palma Nusantara melakukan penyerapan serta rekrutmen terbuka bagi tenaga lapangan di pertengahan tahun 2026 agar resmi bernaung di bawah manajemen BUMN.

Sebaliknya, kondisi yang jauh lebih berat justru dialami oleh para pegawai administrasi dan staf di kantor pusat Duta Palma Group di Jakarta. Pembekuan rekening perusahaan serta penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung membuat mayoritas pegawai kantor pusat tersebut terkena PHK (pemutusan hubungan kerja), sehingga kini hanya tersisa sekitar 20 orang staf inti yang bertugas mengurus administrasi sisa dan keperluan persidangan.

Baca juga: PHK Jawa Barat 2026 Tembus 14.694, Otomatisasi dan AI Mengubah Pasar Kerja

Karyawan kantor pusat lama juga tidak otomatis ditanggung oleh pengelola baru. Berdasarkan keterangan pengelola BUMN terkait peralihan tersebut, negara hanya menitipkan pengelolaan aset lahan dan pabrik, bukan mewarisi badan hukum perusahaan swasta lama, sehingga mantan pegawai kantor pusat hanya dapat mengikuti jalur rekrutmen reguler sesuai kebutuhan BUMN.

Aset Kebun 221 Ribu Hektare Dikelola BUMN, Duta Palma Group Terancam Bubar

Secara fisik, operasional kebun dan pabrik sebenarnya tetap berjalan, tetapi kendali pengelolaannya tidak lagi berada di tangan pemilik lama. Sejak penyidikan bergulir, Kejaksaan Agung memblokir seluruh rekening operasional kelima perusahaan perkebunan terdakwa serta menyita bidang lahan perkebunan dan pabrik/bangunannya sebagai barang bukti.

Pada Maret 2025, Kejaksaan Agung menitipkan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit sitaan Duta Palma Group seluas sekitar 221 ribu hektare kepada Kementerian BUMN. Langkah ini kemudian dilanjutkan dengan penunjukan BUMN perkebunan, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), untuk mengoperasikan kebun agar tanaman tidak rusak dan nilai aset tetap terjaga selama proses hukum berlangsung.

Rincian Uang Pengganti Rp81,19 Triliun di Lima Perusahaan

Selain denda Rp700 miliar dan tuntutan pembubaran korporasi, dalam berkas tuntutan yang dibacakan pada Kamis (19/11/2026), jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti dengan ancaman pidana kurungan selama dua tahun apabila kewajiban uang pengganti tersebut tidak dilunasi sesuai ketentuan putusan dan eksekusi perkara.

Apabila kewajiban uang pengganti tersebut tidak dilunasi sesuai ketentuan putusan dan eksekusi perkara. Dalam surat tuntutan jaksa tersebut, dengan menggunakan asumsi kurs Rp18.240 per dolar AS, beban uang pengganti terbesar disematkan kepada PT Palma Satu dengan nilai total sekitar Rp21,39 triliun. Angka tersebut terdiri atas kerugian keuangan negara sekitar Rp1,40 triliun dan US$3,29 juta atau sekitar Rp60,00 miliar, serta ditambah kerugian perekonomian negara sekitar Rp19,93 triliun.

Berikutnya ada PT Kencana Amal Tani yang dituntut membayar uang pengganti sekitar Rp20,80 triliun, yang meliputi kerugian keuangan negara sekitar Rp2,47 triliun dan US$2,47 juta atau sekitar Rp45,03 miliar, serta kerugian perekonomian negara sekitar Rp18,29 triliun. Sementara itu, PT Banyu Bening Utama dikenai tuntutan uang pengganti sekitar Rp17,54 triliun karena berasal dari kerugian keuangan negara sekitar Rp1,65 triliun dan US$429,6 ribu atau sekitar Rp7,84 miliar serta kerugian perekonomian negara sekitar Rp15,88 triliun.

Untuk dua perusahaan perkebunan lainnya, PT Seberida Subur dituntut membayar uang pengganti sekitar Rp12,96 triliun yang mencakup kerugian keuangan negara sekitar Rp733,92 miliar dan US$116,55 ribu atau sekitar Rp2,13 miliar serta kerugian perekonomian negara sekitar Rp12,22 triliun. Adapun PT Panca Agro Lestari dibebani uang pengganti sekitar Rp8,51 triliun, yang terdiri atas kerugian keuangan negara sekitar Rp877,74 miliar dan US$1,58 juta atau sekitar Rp28,86 miliar serta kerugian perekonomian negara sekitar Rp7,60 triliun.

Apabila seluruh uang pengganti sebesar Rp81.195.683.549.535 (sekitar Rp81,20 triliun) digabungkan dengan denda Rp700 miliar dari tujuh korporasi yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific total nilai tuntutan finansialnya mencapai Rp81.895.683.549.535 atau sekitar Rp81,8 triliun.

Baca juga: Orderan Ojol Bandung Makin Seret, Livin' Food Tawarkan Insentif Tambahan