Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 resmi diketuk lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan, sementara untuk proses penetapan UMP di Jawa Barat masih berjalan di tengah perdebatan formula Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan pengawalan massa buruh. Perbedaan alur kebijakan di dua pusat ekonomi dan industri ini terlihat jelas dari kepastian angka di Jakarta dan tarik-ulur kepentingan di lapangan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 yang menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941. Dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026), Pramono menyampaikan angka tersebut naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibanding UMP 2026 yang berada di level Rp5.729.876.

"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Pramono.

Kenaikan 7,1 persen pada 2027 mendatang juga lebih tinggi dibanding kenaikan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,1 persen. Menurut Pramono, keputusan ini diambil setelah pembahasan selama tiga hari bersama unsur pemerintah, buruh, dan pengusaha, sehingga tuntas sehari lebih awal sebelum tenggat Sabtu (21/11/2026). Ia menilai kebijakan pengupahan tersebut berupaya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha di ibu kota.

Jawa Barat Masih Menunggu Pengumuman dan Menggeser Acuan KHL

Bergeser ke Jawa Barat, proses penetapan UMP tahun 2027 belum diumumkan secara resmi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung Pakuan Bandung pada Kamis (19/11/2026) menyebut prosesnya sudah hampir rampung dan tinggal menunggu waktu untuk pengumuman sesuai formula aturan pemerintah.

"Sudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah," kata Dedi.

Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menekankan bahwa kenaikan upah pekerja perlu sejalan dengan peningkatan produktivitas serta kelancaran pasokan pangan daerah agar pendapatan pekerja tidak habis tergerus kenaikan harga kebutuhan pokok.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mulai meninggalkan rumus perhitungan upah lama yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, lalu beralih secara bertahap ke acuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja, meski dinilai belum sepenuhnya menjawab ekspektasi buruh.

Baca juga: PHK Jawa Barat 2026 Tembus 14.694, Otomatisasi dan AI Mengubah Pasar Kerja

Hitung-Hitungan Simulasi KHL Jawa Barat

Dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan di Jawa Barat pada bulan November 2026, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk tahun 2027 hasil hitungan simulasi Kementerian Ketenagakerjaan muncul di angka Rp4.248.132. Angka ini muncul setelah sebelumnya sempat beredar hitungan simulasi sekitar Rp4.122.871 pada awal bulan tersebut.

Berkaitan dengan besaran kenaikan upah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan patokan Upah Minimum Provinsi tahun 2027 berada di kisaran 70 persen dari nilai KHL tersebut. Sementara itu, kalangan serikat pekerja mendorong angka minimal 80 persen hingga naik bertahap menuju 100 persen dari acuan tersebut.

Hitungan simulasi kebutuhan hidup layak tersebut sebelumnya disusun Kementerian Ketenagakerjaan dengan mengacu pada data pengeluaran rumah tangga milik Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional. Pemerintah mengambil patokan pengeluaran kelompok rumah tangga menengah ke atas supaya gambaran biaya hidupnya cukup memadai bagi pekerja tanpa melonjak terlalu jauh.

Selain memakai data pengeluaran rumah tangga, Kementerian Ketenagakerjaan juga membagi kabupaten dan kota ke dalam kelompok wilayah berdasarkan sebelas faktor, seperti biaya hidup, kondisi ketenagakerjaan, serta kebutuhan tenaga kerja di tiap daerah. Cara ini dipakai karena jumlah data survei di masing-masing daerah tidak cukup banyak jika dihitung satu per satu secara terpisah.

Pola pengelompokan tersebut membuat angka kebutuhan hidup layak di Jawa Barat berbeda cukup jauh antarwilayah. Kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Bogor, dan Depok memiliki hitungan biaya hidup yang lebih tinggi sehingga ikut mengangkat rata-rata provinsi ke kisaran Rp4,24 juta, sementara wilayah seperti Banjar dan Ciamis tercatat di angka Rp3.615.805. Adapun penetapan upah minimum kabupaten dan kota dijadwalkan berlangsung paling lambat pada 25 November tahun 2026.

Baca juga: Orderan Ojol Bandung Makin Seret, Livin' Food Tawarkan Insentif Tambahan

Arah Kebijakan Upah Jawa Barat Menuju Acuan Baru

Kembalinya patokan kebutuhan hidup layak lewat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 ikut memunculkan catatan penting dari kalangan akademisi. Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Aloysius Uwiyono, mengingatkan bahwa kenaikan hitungan kebutuhan hidup layak yang terlalu tinggi tanpa diiringi peningkatan produktivitas berisiko menekan usaha padat karya, seperti pabrik tekstil dan alas kaki yang banyak beroperasi di Jawa Barat, hingga diprediksi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Di tingkat daerah, kajian Dewan Pengupahan di Kabupaten Bandung memperlihatkan kondisi yang berbeda. Di sejumlah titik, upah minimum tahun 2026 justru sudah berada di atas perkiraan kebutuhan hidup layak setempat, misalnya upah minimum Kabupaten Bandung tahun 2026 yang mencapai Rp3,97 juta, lebih tinggi dari estimasi kebutuhan hidup layak sebesar Rp3,61 juta. Karena itu, penyesuaian untuk tahun 2027 diarahkan untuk mempersempit selisih tersebut dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Di luar ruang pembahasan, tekanan solidaritas buruh terlihat jelas saat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat berlangsung pada Rabu (18/11/2026) sejak siang hingga petang. Massa dari berbagai elemen pekerja, termasuk Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) se-Jawa Barat dari kawasan industri Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, dan Sukabumi, turun mengawal sidang sambil menuntut penetapan UMP tahun 2027 sebesar 100 persen KHL.

Perwakilan buruh FSPMI asal Cileungsi, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa buruh Jawa Barat adalah penggerak pabrik yang menopang keuntungan usaha sekaligus penerimaan daerah dan negara, sehingga tuntutan upah layak dinilai wajar.

Baca juga: Tuntutan Selangit, Perusahaan Sawit Duta Palma Group Terancam Bubar