Fitur Angkut ODGJ di Sapawarga Bebas Biaya, Apa Saja Kriterianya
Warga Jabar bisa melapor ODGJ lewat Sapawarga tanpa biaya, simak kriteria penjemputan, tahapan pemeriksaan, dan jaminan perawatan.
Sejak fitur "Angkut ODGJ" resmi dibuka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi Sapawarga serta laman angkutodgj.jabarprov.go.id pada pertengahan November lalu, banyak warga yang masih mencari kejelasan praktis mengenai kondisi yang masuk kriteria penjemputan, alur pengajuannya, hingga ada atau tidaknya biaya yang dibebankan.
Fitur ini dihadirkan untuk menertibkan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ agar proses penjemputan, pengangkutan, sampai rujukan rumah sakit bisa dipantau langsung secara real time. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai penanganan ODGJ selama ini sering terjebak perkara klasik berupa pembiaran maupun aksi lempar tanggung jawab antardaerah.
"Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya 'anu gelo teh saha'," ujar Dedi.
Melalui sistem yang terintegrasi di aplikasi tersebut, data pasien, rute perjalanan, hingga penanggung jawab di setiap tahap langsung dihubungkan antara Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten dan Kota, Dinas Kesehatan, rumah sakit rujukan, serta pemerintah daerah agar tidak ada lagi pasien yang terlantar atau terkatung-katung tanpa kepastian layanan.
Apa Saja Kriteria Prioritas yang Menjadi Dasar Penjemputan?
Penentuan prioritas penjemputan lewat fitur Angkut ODGJ di Sapawarga tidak dibuat serampangan, dan berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber sebagai tambahan informasi, tingkat urgensi kondisi pasien serta kerawanan sosial di lapangan umumnya terlihat dari beberapa situasi berikut.
Salah satu yang paling rawan adalah kondisi ODGJ terlantar yang hidup di jalanan tanpa identitas, pengawasan keluarga, maupun perawatan yang memadai, sehingga mudah berpindah-pindah tempat apabila tidak segera ditangani lewat sistem terpadu.
Urgensi lain muncul ketika pasien berada pada fase akut yang gaduh gelisah atau berbahaya, mulai dari mengamuk, berpotensi melukai diri sendiri, hingga mengancam keselamatan orang lain dan lingkungan sekitar. Dalam situasi darurat semacam ini, gerak cepat dan koordinasi lintas pihak sangat diperlukan supaya risiko cedera bagi pasien maupun warga sekitar bisa ditekan.
Selain itu, persoalan juga sering menyangkut korban pemasungan atau pengekangan yang tidak layak di lingkungan keluarga maupun sekitar. Penyorotan kondisi ini penting untuk membuka praktik keliru yang kerap tersembunyi akibat minimnya pemahaman atau akses layanan.
Di sisi lain, kerawanan juga terjadi ketika pasien tidak mampu mengurus kebutuhan dasar sehari-hari seperti makan dan menjaga kebersihan diri secara mandiri, sementara pihak keluarga kesulitan menangani maupun membiayai pengobatannya. Pada titik inilah peran negara dibutuhkan agar kebuntuan ekonomi dan perawatan di tingkat keluarga tidak berakhir menjadi pembiaran.
Baca juga:
Tidak Semua ODGJ Bisa Diangkut
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menjelaskan, warga yang melaporkan kondisi ODGJ melalui Sapawarga perlu menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor ponsel. Setelah laporan terkirim, warga tidak dibiarkan menebak-nebak status aduannya. "Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga," ucap Adi.
Setelah laporan masuk, tidak semua aduan otomatis berujung penjemputan langsung ke rumah sakit jiwa. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat lebih dulu melakukan verifikasi dan validasi awal atas laporan serta lokasi keberadaan ODGJ. Jika laporan dinyatakan valid, petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas setempat akan melakukan kunjungan lapangan untuk asesmen medis.
Dari hasil pemeriksaan klinis tersebut barulah diputuskan langkah penanganan berikutnya, apakah pasien cukup menjalani rawat jalan dengan pemantauan Puskesmas, atau dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat maupun rumah sakit rujukan lain. "Setiap laporan diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti dan dipantau instansi berwenang sesuai tugasnya," ujar Adi.
Apakah ada Biaya Pemulihan dan Rehabilitasi?
Terkait urusan biaya, pengajuan laporan melalui Sapawarga tidak dipungut biaya apapun, sementara penanganan medis di rumah sakit hingga penyediaan obat-obatan sampai pasien dinyatakan sehat ditanggung dan difasilitasi melalui dukungan Pemprov Jabar serta layanan terkait. Dedi Mulyadi menegaskan Pemprov tidak akan melepas tanggung jawab di tengah jalan, termasuk apabila harga obat tergolong mahal atau keluarga belum siap menerima kembali pasien setelah dinyatakan sembuh.
Setelah keluar dari rumah sakit, kondisi pasien tetap dipantau oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bersama Puskesmas agar kesinambungan layanan terjaga. Untuk rehabilitasi sosial lanjutan, Pemprov Jabar memiliki tiga Satuan Pelayanan (Satpel) Bina Laras yang berlokasi di Sumedang (Sakurjaya), Garut (Cisurupan), dan Sukabumi.
Di luar mekanisme layanan tersebut, Dedi mengingatkan warga agar tidak melakukan penanganan sendiri atau main hakim sendiri terhadap ODGJ yang ditemukan di jalan, serta tidak mudah terpancing provokasi dan stigma negatif. Dengan data yang terhimpun di aplikasi, kebutuhan anggaran obat, tempat perawatan, dan program rehabilitasi sosial diharapkan dapat disusun lebih terukur.
0 Komentar