Lensakabar.com, Bandung - Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lahir dari keberanian generasi muda menyatukan cita-cita kebangsaan. Hampir satu abad kemudian, tantangan yang dihadapi anak muda berubah. Bukan lagi tentang memperjuangkan identitas bangsa, melainkan memastikan bahwa masa depan yang dijanjikan oleh kemerdekaan bangsa benar-benar menyediakan kesempatan untuk hidup layak.

Bagi generasi muda hari ini, perjuangan justru baru dimulai saat ijazah digenggam. Puluhan lamaran dikirim, keterampilan terus diuji, namun pintu kesempatan sering kali tertutup rapat terutama bagi mereka yang berjuang murni secara mandiri tanpa bekal 'suket ajaib' maupun koneksi orang dalam (ordal).

Mereka hidup di tengah tuntutan untuk terus produktif, persaingan memperoleh pekerjaan, serta kebutuhan ekonomi yang tidak menunggu sampai seseorang berhasil mendapatkan penghasilan tetap.

Kondisi tersebut membuat peringatan Sumpah Pemuda perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Semangat persatuan tidak cukup dirayakan melalui upacara dan pidato. Ia juga perlu tercermin dalam kemampuan negara membuka kesempatan ekonomi bagi generasi penerus.

Di Jawa Barat, persoalan ini menjadi penting karena besarnya aktivitas ekonomi belum menghapus tantangan pengangguran dan kesenjangan kesempatan kerja antardaerah.

Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Realitas Pengangguran Jawa Barat

Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja Prabowo-Gibran saat kampanye lalu menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembicaraan mengenai masa depan generasi muda. Angka tersebut bukan sekadar target politik, melainkan janji yang perlu diterjemahkan ke dalam kesempatan kerja nyata.

Publik membutuhkan kejelasan mengenai realisasinya: berapa banyak pekerjaan yang tercipta, sektor apa yang menyerap tenaga kerja, bagaimana kualitas pekerjaan tersebut, dan sejauh mana pencari kerja pemula memperoleh kesempatan.

Pertanyaan itu relevan ketika melihat kondisi ketenagakerjaan Jawa Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 mencapai 6,64 persen atau setara dengan sekitar 1,79 juta orang.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya tantangan yang harus dijawab. Di balik statistik pengangguran, ada lulusan SMA dan SMK yang mencari pekerjaan, sarjana yang berusaha memasuki dunia profesional, serta keluarga yang berharap pendidikan anak-anaknya dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Persoalannya bukan hanya berapa banyak pekerjaan yang tersedia, tetapi juga apakah pekerjaan tersebut dapat diakses oleh orang yang membutuhkannya.

Baca juga: Dulu Blusukan, Kini Ngonten: Saat Citra Pemimpin Mengalahkan Masalah Rakyat

Lowongan yang terkonsentrasi di kawasan industri belum tentu mudah dijangkau pencari kerja dari daerah lain. Persyaratan pengalaman kerja juga dapat menjadi hambatan bagi lulusan baru yang belum memperoleh kesempatan pertama untuk membangun rekam jejak profesional.

Karena itu, keberhasilan program penciptaan lapangan kerja perlu dilihat melalui ukuran yang jelas. Jumlah pekerjaan, kualitas hubungan kerja, kecukupan upah, dan persebaran kesempatan merupakan bagian penting dalam menilai dampaknya terhadap masyarakat.

Paradoks Industri Jabar: Pabrik Menjamur, Anak Daerah Gigit Jari

Jawa Barat memiliki basis ekonomi yang ditopang perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta berbagai kegiatan jasa. Kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta menjadi bagian penting dari kegiatan manufaktur yang menyerap tenaga kerja.

Sektor perdagangan menyediakan pekerjaan di bidang penjualan, operasional toko, kasir, dan layanan pelanggan. Industri pengolahan membutuhkan operator produksi, teknisi, serta tenaga logistik. Sementara itu, perkembangan ekonomi digital membuka peluang di bidang desain, pengelolaan media sosial, dan produksi konten.

Beragam sektor tersebut memberikan ruang bagi generasi muda untuk memasuki dunia kerja. Namun, ketersediaan peluang tidak berarti setiap wilayah memiliki akses yang sama.

Ketika pusat kegiatan ekonomi terkonsentrasi di kawasan tertentu, pemuda yang tinggal jauh dari pusat industri menghadapi tantangan tambahan. Mereka harus mempertimbangkan biaya perjalanan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, serta kemampuan bersaing dengan pencari kerja lainnya.

Di sisi lain, kebutuhan industri terus berubah. Ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan perusahaan atau education-job mismatch menjadi persoalan yang dapat memperpanjang proses pencarian kerja.

Lulusan mungkin telah menyelesaikan pendidikan, tetapi belum memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan perusahaan. Sebaliknya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang siap menjalankan pekerjaan dengan standar tertentu.

Baca juga: Geruduk Dua Tahun Prabowo, BEM UI dan Komite Sadar Bawa Kado 5 Tuntutan

Kondisi ini membutuhkan hubungan yang lebih kuat antara lembaga pendidikan, pelatihan kerja, dan dunia usaha. Program pelatihan perlu selaras dengan kebutuhan lapangan, sedangkan perusahaan perlu membuka jalur yang memungkinkan lulusan baru mendapatkan pengalaman kerja.

Namun, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan kepada pencari kerja semata. Pemerataan kesempatan ekonomi juga memerlukan kebijakan yang memperhitungkan kondisi wilayah dan potensi lokal.

Di Tengah Hegemoni Ngonten ala Pemimpin Jabar, Ada Sektor yang Belum Sepenuhnya Tersentuh

Komunikasi melalui media sosial telah menjadi bagian dari wajah pemerintahan modern. Program pembangunan dapat diperkenalkan kepada masyarakat, aktivitas pemimpin daerah dapat diketahui publik, dan informasi mengenai kebijakan bisa disebarkan dengan cepat.

Namun, komunikasi pembangunan perlu berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan.

Di tengah hegemoni ngonten ala pemimpin Jabar, ada sektor-sektor yang belum sepenuhnya tersentuh. Persoalan kesempatan kerja di daerah yang jauh dari pusat industri merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

Pembangunan tidak cukup dinilai dari apa yang terlihat di layar. Ukuran lainnya adalah apakah masyarakat memperoleh akses ekonomi yang lebih baik, apakah usaha lokal berkembang, dan apakah generasi muda mempunyai alasan untuk membangun masa depan di daerahnya sendiri.

Garut Selatan, Ciamis, dan Tasikmalaya Selatan menjadi bagian dari wilayah yang perlu diperhitungkan dalam pembicaraan tentang pemerataan kesempatan kerja di Jawa Barat.

Bagi pemuda di wilayah tersebut, peluang kerja tidak hanya berkaitan dengan keberadaan perusahaan besar. Mereka juga membutuhkan kegiatan ekonomi lokal yang dapat memberikan penghasilan, membuka usaha, dan menciptakan pekerjaan secara berkelanjutan.

Potensi pertanian, misalnya, dapat dikembangkan melalui pengolahan hasil panen, distribusi, pemasaran, dan usaha pangan. Potensi perikanan dapat dihubungkan dengan pengolahan hasil tangkapan serta perluasan pasar. Usaha kecil juga membutuhkan dukungan agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

Pengembangan tersebut memerlukan akses pembiayaan, infrastruktur, keterampilan, serta kepastian pasar. Tanpa dukungan yang memadai, potensi ekonomi daerah akan sulit berkembang menjadi kesempatan kerja yang dapat diandalkan generasi muda.

Masalahnya, kesempatan kerja di suatu daerah tidak selalu tumbuh secepat kebutuhan angkatan kerja. Ketika pilihan lokal terbatas, merantau menjadi salah satu jalan yang harus dipertimbangkan anak muda.

Merantau tentu bukan sesuatu yang keliru. Namun, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan seharusnya tidak hanya terbuka bagi mereka yang mampu meninggalkan daerah asalnya.

Pemerataan pembangunan perlu memberi ruang bagi masyarakat untuk berkembang di wilayahnya sendiri. Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja di pusat industri, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah.

Di sinilah keberhasilan pembangunan perlu dilihat lebih jauh daripada dokumentasi kegiatan. Komunikasi publik penting, tetapi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat tetap menjadi ukuran yang mendasar.

Biaya Hidup Membuat Pekerjaan Saja Tidak Cukup

Bagi generasi muda, memperoleh pekerjaan merupakan langkah awal menuju kemandirian. Namun, persoalan belum selesai ketika mereka sudah bekerja. Penghasilan yang diterima harus mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Data Susenas BPS menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk Jawa Barat mencapai Rp1.724.367 per orang setiap bulan. Pengeluaran untuk makanan tercatat Rp832.486 atau 48,28 persen, sedangkan kebutuhan bukan makanan mencapai Rp891.881 atau 51,72 persen.

Kebutuhan bukan makanan mencakup berbagai pengeluaran, seperti tempat tinggal, transportasi, dan utilitas. Besarnya biaya hidup riil dapat berbeda antara kabupaten dan kota, serta bergantung pada kondisi masing-masing rumah tangga.

Harga pangan juga menjadi bagian dari pengeluaran rutin. Harga beras di Jawa Barat berada pada kisaran Rp14.100 per kilogram untuk kualitas bawah hingga Rp17.450 per kilogram untuk kualitas super I. Minyak Goreng Kita tercatat sekitar Rp16.282 per kilogram, sementara bawang merah dan bawang putih masing-masing sekitar Rp35.050 dan Rp37.400 per kilogram.

Bagi pekerja muda yang tinggal jauh dari tempat kerja, biaya transportasi dan tempat tinggal dapat menambah beban pengeluaran. Penghasilan yang diterima harus dibagi untuk berbagai kebutuhan sebelum dapat digunakan untuk menabung atau membantu keluarga.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pembicaraan mengenai pekerjaan tidak dapat dipisahkan dari upah layak.

Pekerjaan yang tersedia perlu memberikan penghasilan yang memungkinkan pekerja memenuhi kebutuhan dasar secara wajar. Kepastian hubungan kerja dan perlindungan terhadap risiko kehilangan pekerjaan juga menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian ekonomi.

Baca juga: Hadapi Kritik Publik: Gibran Mundur usai Dituduh Manfaatkan Jabatan Ayah

Karena itu, tuntutan kenaikan upah minimum untuk mengimbangi inflasi, penolakan terhadap tren upah murah, dan kekhawatiran terhadap gelombang PHK berkaitan langsung dengan kehidupan generasi muda.

Bagi mereka yang baru memulai perjalanan profesional, pekerjaan bukan sekadar aktivitas untuk memperoleh penghasilan. Pekerjaan juga menjadi fondasi untuk merencanakan masa depan, membangun keluarga, dan meningkatkan taraf hidup.

Ketika Hustle Culture Menjadi Beban Generasi Muda

Persaingan kerja mendorong generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan. Mereka dituntut mengikuti perkembangan teknologi, membangun portofolio, memperluas jaringan, dan menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan industri.

Upaya tersebut memang penting. Namun, persoalan muncul ketika keberhasilan memperoleh pekerjaan seolah-olah sepenuhnya bergantung pada seberapa keras seseorang berusaha.

Budaya hustle culture mendorong produktivitas tanpa henti, seakan-akan waktu harus selalu diisi dengan kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Bagi pencari kerja, tekanan itu dapat muncul dalam bentuk keharusan mengikuti pelatihan, mengambil pekerjaan tambahan, atau terus memperbaiki diri agar tidak tertinggal.

Padahal, kesempatan kerja tidak hanya ditentukan oleh usaha individu. Jumlah lowongan, lokasi pekerjaan, kebutuhan perusahaan, dan akses terhadap pendidikan maupun pelatihan turut memengaruhi peluang seseorang.

Tidak semua pemuda memiliki fasilitas dan sumber daya yang sama untuk meningkatkan kompetensi. Ada yang memiliki akses terhadap pelatihan dan jaringan profesional, sementara yang lain harus membagi waktu dengan pekerjaan informal atau tanggung jawab keluarga.

Karena itu, persoalan pengangguran tidak cukup dijawab dengan imbauan agar anak muda lebih kreatif, adaptif, dan pantang menyerah.

Generasi muda juga membutuhkan sistem yang membuka kesempatan secara lebih luas. Pendidikan perlu terhubung dengan kebutuhan kerja, pelatihan harus relevan dengan perkembangan industri, dan perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada pencari kerja pemula.

Mereka memang perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan ekonomi. Namun, kesiapan individu harus berjalan seiring dengan tersedianya kesempatan yang nyata.

Pendidikan Mahal, Upah Layak, dan Tuntutan Mahasiswa di Bandung

Persoalan pekerjaan juga berhubungan erat dengan biaya pendidikan. Keluarga mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anak dengan harapan pendidikan dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Namun, harapan tersebut menghadapi tantangan ketika biaya pendidikan tinggi menjadi beban finansial, sementara kepastian pekerjaan setelah lulus belum tersedia.

Dalam tuntutan demonstrasi Sumpah Pemuda di Bandung, mahasiswa menyoroti komersialisasi pendidikan tinggi dan mahalnya uang kuliah tunggal (UKT). Mereka juga mengangkat persoalan beban pajak, transparansi lapangan kerja, upah layak, dan penolakan terhadap gelombang PHK.

Tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa kecemasan generasi muda tidak berdiri sendiri. Biaya pendidikan, kesempatan kerja, dan penghasilan saling berkaitan dalam menentukan kemampuan seseorang membangun masa depan.

Ketika keluarga harus mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan, harapan terhadap pekerjaan yang layak setelah kelulusan menjadi semakin penting. Jika pekerjaan sulit diperoleh, proses menuju kemandirian ekonomi dapat berlangsung lebih panjang.

Karena itu, kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan perlu dipandang sebagai satu rangkaian. Akses pendidikan yang baik harus diikuti kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia kerja.

Transparansi informasi lowongan juga penting agar pencari kerja dapat mengetahui peluang yang tersedia dan persyaratan yang dibutuhkan. Sementara itu, kebijakan upah perlu memperhatikan kebutuhan pekerja untuk memenuhi biaya hidup.

Demonstrasi mahasiswa dalam momentum Sumpah Pemuda dapat dibaca sebagai pengingat bahwa persoalan generasi muda tidak cukup dijawab melalui ajakan untuk menjadi lebih kompetitif. Mereka juga membutuhkan kebijakan yang memperluas akses dan memberikan kepastian yang lebih baik.

Mengukur Persatuan dari Kesempatan yang Dibuka

Sumpah Pemuda 1928 menunjukkan bahwa generasi muda mampu menyatukan cita-cita di tengah perbedaan. Semangat tersebut tetap relevan, tetapi tantangan hari ini membutuhkan bentuk keberpihakan yang lebih konkret.

Persatuan tidak hanya berbicara tentang identitas kebangsaan. Dalam konteks pembangunan, persatuan juga dapat tercermin melalui upaya memperkecil kesenjangan kesempatan antara pemuda di perkotaan dan perdesaan, antara lulusan yang memiliki akses luas dan mereka yang menghadapi keterbatasan, serta antara wilayah industri dan kawasan yang masih membutuhkan penguatan ekonomi.

Jawa Barat membutuhkan pembangunan yang tidak hanya memperkuat pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga memperluas kesempatan ekonomi di daerah lain.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan ketenagakerjaan menjawab kebutuhan pencari kerja, pendidikan terhubung dengan dunia usaha, dan potensi ekonomi lokal memperoleh dukungan yang memadai. Dunia usaha juga memiliki peran dalam membuka kesempatan bagi lulusan baru serta menyediakan pekerjaan dengan kualitas yang layak.

Di sisi lain, janji penciptaan lapangan kerja perlu dapat dievaluasi melalui ukuran yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai jumlah pekerjaan yang tercipta, kualitasnya, dan persebaran kesempatan tersebut.

Keberhasilan pembangunan patut diapresiasi. Namun, apresiasi tidak berarti mengabaikan persoalan yang belum selesai. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan upaya mengurangi pengangguran, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di balik angka pertumbuhan dan dokumentasi pembangunan, masih ada pemuda yang mencari pekerjaan pertama, keluarga yang menghitung pengeluaran bulanan, dan daerah yang membutuhkan kesempatan ekonomi lebih luas.

Sumpah Pemuda seharusnya menjadi momentum untuk melihat kembali hubungan antara cita-cita kebangsaan dan kenyataan yang dihadapi generasi penerus.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari apa yang telah dicapai, tetapi juga dari seberapa banyak masa depan yang berhasil dibuka bagi generasi muda. Semangat persatuan akan lebih bermakna ketika setiap pemuda, di mana pun ia tinggal, memiliki kesempatan yang layak untuk bekerja, berkembang, dan membangun kehidupannya sendiri.