Lensakabar.com, Jakarta - Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dua pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto dalam dua hari berturut-turut. Pertemuan pertama berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026), sedangkan pertemuan berikutnya dikabarkan terjadi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Dalam pertemuan pada Selasa, Gibran disebut mengajukan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pengajuan tersebut dan menyebut pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Sehari berselang, Gibran dikabarkan kembali melakukan pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, sekembalinya Presiden dari kunjungan kerja ke Aceh.

Kabar pengunduran diri tersebut pun memunculkan pertanyaan lebih jauh. Jika benar Gibran meninggalkan kursi orang nomor dua di Indonesia, apakah karier politiknya akan ikut berakhir, atau justru menjadi awal bagi babak baru perjalanan politiknya?

Kehilangan Jabatan, Apakah Berarti Kehilangan Panggung Politik?

Jika benar meninggalkan jabatan wakil presiden, Gibran berpotensi menghadapi masa politik yang tidak mudah. Selama berada di pemerintahan, jabatan tersebut memberinya panggung nasional, akses terhadap pusat kekuasaan, serta posisi penting dalam konfigurasi politik Indonesia.

Tanpa jabatan itu, tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa pengaruh politiknya tidak semata-mata bertumpu pada posisi formal dan nama besar keluarga. Gibran harus menunjukkan kapasitas membangun dukungan, menyampaikan gagasan, serta mempertahankan relevansi di tengah persaingan elite politik.

Peluang untuk kembali bersaing dalam kontestasi politik nasional tentu tidak tertutup. Akan tetapi, jalannya bisa lebih berat. Tanpa dukungan kekuasaan yang melekat pada jabatan wakil presiden, Gibran harus membangun kembali ruang gerak dan daya tawarnya.

Baca juga: Jika Gibran Dimakzulkan DPR dan MPR, Siapa Kuat Gantikan Posisi Wapres?

Mungkinkah Gibran Menggunakan Kendaraan Politik PSI?

Tentu saja, langkah sebesar itu butuh kendaraan yang jelas agar manuvernya punya gigi di parlemen. Di sinilah nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendadak jadi opsi yang paling masuk akal untuk dikalkulasikan.

Dengan basis pemilih muda serta kedekatan historis yang telanjur lekat dengan lingkaran Jokowi, PSI berpotensi disulap menjadi markas baru Gibran. Alih-alih cuma jadi partai pendukung, PSI bisa didorong bertransformasi menjadi benteng utama pergerakannya.

Tapi jangan salah, mengendarai partai bukan perkara gampang. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa kehadiran Gibran benar-benar mendongkrak marwah partai secara mandiri, bukan sekadar mendompleng sisa-sisa kejayaan istana. Kalau ia sukses mengubah PSI jadi mesin politik yang militan dan punya taring, transisi dari lingkaran kekuasaan ke kubu penyeimbang bakal terasa jauh lebih mulus.

Ke Mana Para Pembela Garis Keras Yang Selama ini Lantang Berbicara di Media?

Di luar kalkulasi partai dan spekulasi oposisi, ada satu pertanyaan menarik yang luput dari radar utama ke mana para pembela garda terdepan yang selama ini paling vokal pasang badan untuk Gibran? Figur-figur seperti Andi Azwan, yang biasanya menjadi benteng retorika paling depan dalam meredam serangan publik, mendadak berada di ruang sunyi kalkulasi politik.

Ketika panggung kekuasaan bergeser, loyalitas tidak lagi sekadar soal narasi di media sosial, melainkan tentang siapa yang tetap berdiri ketika sang tokoh utama menanggalkan jabatannya.

Hilangnya suara-suara pembela utama ini bisa jadi tanda tanya besar apakah mereka sedang menyiapkan strategi baru di balik layar, atau justru mengambil jarak demi mengamankan posisi masing-masing?

Bangkit sebagai Oposisi, Menghidupkan Kembali Gaya FUFUFAFA?

Salah satu skenario yang menarik adalah Gibran mengambil posisi di luar pemerintahan. Alih-alih menghilang dari panggung politik, ia bisa membangun peran sebagai penyeimbang, bahkan menjadi lawan politik baru bagi pemerintahan yang sebelumnya ia dampingi.

Dalam skenario tersebut, gaya komunikasi politik yang pernah diasosiasikan dengan akun FUFUFAFA bisa kembali menjadi bahan pembicaraan. Namun, jika ingin membangun kekuatan oposisi, Gibran tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi di ruang digital. Ia membutuhkan jaringan pendukung yang solid, konsistensi sikap, serta kemampuan menawarkan kritik dan alternatif kebijakan.

Modal loyalis Gibran dan pengaruh politik Joko Widodo juga berpotensi menjadi faktor penting. Keduanya dapat menjadi fondasi untuk mempertahankan basis dukungan, meskipun besarnya pengaruh tersebut tidak otomatis menjamin keberhasilan membangun kekuatan politik baru.

Jika mampu mengelola modal itu, Gibran berpeluang mengambil posisi sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo. Bahkan, bukan tidak mungkin ia berkembang menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam peta politik berikutnya.

Karier Politik Gibran Belum Tentu Tamat

Menurut analisis penulis, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden tidak serta-merta mengakhiri karier politik Gibran. Akan tetapi, peluangnya untuk kembali bersaing di level tertinggi akan sangat bergantung pada langkah yang diambil setelah meninggalkan pemerintahan.

Ada dua kemungkinan yang patut diperhitungkan. Pertama, Gibran kehilangan momentum karena tidak lagi memiliki panggung kenegaraan dan harus berhadapan dengan persaingan politik tanpa jabatan formal. Kedua, ia justru memanfaatkan situasi tersebut untuk membangun identitas politik yang lebih mandiri, termasuk mengambil posisi kritis terhadap pemerintahan.

Pilihan kedua tentu lebih menantang. Menjadi oposisi bukan hanya soal berseberangan dengan penguasa, melainkan juga keberanian menjaga konsistensi, menyampaikan kritik berbasis persoalan, dan menawarkan jalan keluar. Tanpa itu, perlawanan politik hanya akan berhenti sebagai riuh komunikasi di media sosial.

Pada akhirnya, jika kabar pengunduran diri itu benar, masa depan politik Gibran akan ditentukan oleh kemampuannya menjawab satu pertanyaan: apakah ia mampu berdiri dengan kekuatan politik sendiri, atau selama ini pengaruhnya terlalu bergantung pada jabatan dan nama besar keluarga?