Ajakan Demo 10 November 2026: Waspadai Jebakan "Penumpang Gelap"

Lensakabar.com, Jakarta - Atmosfer politik nasional pada awal November 2026 kembali berada di titik didih. Di tengah kegaduhan institusional yang belum reda, publik diguncang oleh benturan putusan hukum tingkat tinggi Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal Oktober 2026.

Meskipun gugatan di MK tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum, polemik terkait dokumen pendidikan Gibran berlanjut ke jalur peradilan lain, di mana Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak sah secara administrasi.

Polemik legalitas ini langsung memantik diskursus panas mengenai legitimasi jabatan hingga pintu masuk pemakzulan. Belum selesai ketegangan konstitusional tersebut,

Republik kembali dihebohkan dengan skandal keamanan negara, Bareskrim Polri membongkar kasus penyadapan ilegal (illegal tapping) yang menyasar nomor komunikasi Presiden Prabowo Subianto, Petinggi Parpol, Menteri, Tokoh Politik hingga Media dan LSM.

Kasus ini menyeret dan menetapkan empat perwira tinggi (jenderal) Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri yang juga mantan KSP Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi. Dan ada dugaan masih banyak Perwira tinggi lainnya yang terlibat.

Di ruang publik media sosial, skandal penyadapan ini langsung dihubung-hubungkan dengan narasi-narasi klasik berbau "Dewan Jenderal" ala era guncangan penghianatan masa lalu, yang bahkan oleh pemerintah (melalui Kemenko Hukum dan HAM) mulai didalami indikasinya ke arah tindak pidana makar guna melumpuhkan kekuasaan pemerintahan.

Di tengah instabilitas psikologis dan ketegangan elite yang membara ini, beredar luas seruan aksi demonstrasi bertajuk "10 November Memanggil" dengan membawa 10 poin tuntutan.

Di balik momentum Hari Pahlawan yang sakral, muncul pertanyaan besar yaitu Apakah gelombang aksi ini murni murni suara keresahan akar rumput, atau justru menjadi panggung empuk bagi kepentingan terselubung di tengah kegaduhan nasional.

Hak Konstitusional yang Rawan Disusupi Penumpang Gelap dan Agenda Politik

Demonstrasi dan kebebasan menyatakan pendapat di muka umum merupakan pilar demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28E ayat (3) Menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Tidak ada yang salah dengan rakyat atau mahasiswa yang turun ke jalan untuk melayangkan kritik. Namun, membaca situasi hari ini, momentum aksi di tengah suhu politik elite yang sedang membara menyimpan kerawanan luar biasa.

Situasi nasional yang tengah "panas" akibat benturan hukum ijazah Wapres dan skandal penyadapan jenderal Polri rentan dimanfaatkan oleh faksi-faksi tertentu sebagai bahan bakar politik. Ada kekhawatiran nyata bahwa energi massa aksi khususnya mahasiswa berisiko dieksploitasi untuk kepentingan kelompok non-konstitusional.

Alih-alih membela kepentingan rakyat kecil, aksi massa di tengah ketegangan institusional sering kali disusupi oleh "penumpang gelap" yang memiliki agenda tersembunyi untuk mendelegitimasi tatanan yang ada demi syahwat politik sesaat.

Bayangkan jika dalam aksi itu tiba tiba terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan, kerusuhan, bentrokan, penjarahan, siapa yang akan menjamin keamana dan keselamatan simpatisan demo? jika simpatisan yang terlibat siapa yang rugi? jelas Orang tua, Anak, Istri, Adik, Kaka, Keluarga,dan Masa depan sendiri tentunya, pertanyaan selanjutnya siapa yang akan menaggung kerugian itu? apakah koordinator demo? organisasi demo? jawabnya adalah tetap diri sendiri.

"Hak demo di jamin 100 persen oleh negara dan UU tetapi keselamatan dan kemanan diri sendiri tidak ada jaminan mutlak"

Anomali Tuntutan '10 November' Perjuangkan Beban Rakyat atau Oligarki?

Jika meneliti secara objektif poster seruan aksi "10 November Memanggil" yang beredar, terlihat spektrum tuntutan yang disodorkan terlalu lebar, bahkan cenderung campur aduk antara isu ekonomi riil dan kebijakan strategis negara.

Di satu sisi, terdapat poin-poin yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat bawah, seperti tuntutan menurunkan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan, menolak pemalakan pajak dalam bentuk apapun, hingga mendesak pengusutan korporasi pembakar hutan serta perlindungan hak petani dan masyarakat adat.

Namun di sisi lain, tuntutan-tuntutan tersebut dicampuradukkan dengan isu-isu struktural-politis yang sangat debatable dan sarat perdebatan tingkat tinggi, seperti mendesak penghentian program strategis nasional seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) hingga tuntutan pembubaran Danantara, Agrinas, dan DSI.

Menariknya, desakan membubarkan badan-badan strategis seperti DSI dan Danantara ini justru memunculkan anomali tersendiri, alih-alih membela kepentingan rakyat, narasi tersebut kerap dibaca sebagai bentuk ketidakpahaman atau bahkan upaya terselubung yang justru seolah membela kepentingan oligarki lama, di mana akibat cengkeraman dan ulah oligarkilah negara selama ini dirugikan.

Termasuk di dalamnya soal Dana Desa yang meminta agar dana desa dikembalikan sepenuhnya seperti semula, Tapi dimata rakyat alokasi anggaran ykerap dikeluhkan dan tak pernah benar-benar dirasakan maksimal oleh masyarakat di akar rumput, serta transparansinya yang dipertanyakan hingga sering kali berujung pada perdebatan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, kewaspadaan tingkat tinggi diperlukan bagi siapa saja seperti mahasiswa, akademisi, maupun elemen masyarakat sipil yang berniat turun ke jalan pada 10 November mendatang. Romantisme historis Hari Pahlawan jangan sampai dibelokkan menjadi instrumen kekacauan massa oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dari kericuhan.

Literasi politik menjadi kunci agar massa aksi tidak menjadi pion dalam permainan catur para elite yang sedang berseteru. Mampu memilah mana kritik kebijakan yang murni demi kepentingan rakyat dan mana agitasi provokatif yang sengaja dilempar untuk memicu gesekan horizontal maupun vertikal adalah benteng utama agar gerakan moral tidak tergelincir menjadi anarkisme.

Dilema Antara Pemerintah yang Dianggap "Tuli" dan Aksi yang Berujung Rusuh

Kita dihadapkan pada sebuah dilema klasik. Di satu sisi, ada kejengkelan kolektif terhadap pemerintah yang kerap dianggap lamban, elitis, dan "tuli" merespons beban hidup rakyat yang kian terjepit di tengah carut-marut ekonomi dan hukum. Ketika saluran komunikasi formal tersumbat oleh intrik kekuasaan elite, jalanan sering kali terpaksa dipilih sebagai corong suara yang tersisa.

Namun di sisi lain, sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa aksi-aksi massa yang kehilangan arah, ditunggangi, dan berujung pada kerusuhan tidak pernah menghasilkan perbaikan substantif.

Masih hangat diingatan bagaimana Demonstrasi yang berujung pada penjarahan rumah Sri Mulyani, Eko Patrio, dan Uya Kuya terjadi pada 30 hingga 31 Agustus 2025. Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian unjuk rasa memprotes tunjangan dan kebijakan DPR namun berakhir dengan agenda lain.

Akibatnya, Yang tersisa dari jalanan yang rusuh hanyalah fasilitas publik yang hancur, ekonomi lokal yang lumpuh, dan rakyat kecil yang kembali menjadi korban.

Perubahan sosial yang sejati menuntut nalar kritis yang jernih, ketajaman analisis, dan pengawalan kebijakan yang cerdas bukan sekadar letupan emosi di atas aspal panas yang pada akhirnya hanya memuluskan syahwat politik para penumpang gelap.