Lensakabar.com, Jakarta - Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran privasi komunikasi. Ketika fasilitas penyadapan yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga dioperasikan tanpa prosedur, muncul pertanyaan serius informasi strategis apa saja yang berpotensi jatuh ke tangan pihak tidak berwenang?

Mardigu Wowiek Prasantyo, yang dikenal dengan sapaan Bossman Mardigu, menguraikan tujuh kelompok informasi yang menurutnya menjadi sasaran penyadapan.

Cakupannya tidak berhenti pada percakapan telepon, rencana pajak yang belum diumumkan, daftar calon pejabat yang berpotensi terkena reshuffle, target pemeriksaan pengusaha besar, hingga siapa saja yang paling dipercaya Presiden Prabowo Subianto.

Informasi-informasi strategis itu disebut Mardigu Wowiek Prasantyo masuk dalam tujuh kelompok data ring satu yang diduga tersedot melalui sistem penyadapan LIMS.

“Sekarang kita masuk ke inti dari segala inti. Apa sebenarnya isi dari data ring 1 yang disedot oleh alat sadap LIMS ini?” ujar Mardigu saat mengawali pembahasannya.

Akses terhadap komunikasi pejabat strategis membuka peluang bagi pihak yang tidak berwenang untuk mengetahui arah kebijakan, membaca hubungan antarpejabat, hingga memetakan proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Jika informasi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, dampaknya tidak hanya menyentuh stabilitas politik, tetapi juga dapat merembet ke sektor ekonomi dan keamanan nasional.

7 Klaster Data Ring 1 yang Disadap

Kelompok pertama berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang belum diumumkan kepada publik. Mardigu menyebut sejumlah agenda, mulai dari rencana pajak baru, mekanisme ekspor satu pintu, aturan devisa hasil ekspor, target penyitaan lahan tambang ilegal, hingga hasil penilaian VITS.

Informasi semacam ini memiliki nilai strategis karena dapat memberikan gambaran lebih awal mengenai arah kebijakan pemerintah. Dalam sektor ekonomi, akses sebelum pengumuman resmi berpotensi dimanfaatkan untuk menyesuaikan strategi bisnis maupun kepentingan pasar.

Berikutnya adalah informasi mengenai pergantian dan pengangkatan pejabat. Bossman Mardigu menyebut daftar menteri yang berpotensi terkena reshuffle, calon Kapolri, hingga pejabat yang sedang mendapat penilaian buruk dari presiden.

Informasi ini dinilai bisa menjadi celah bagi pihak luar untuk melancarkan lobi politik bawah tangan bahkan menjegal figur-figur tertentu sebelum keputusan resmi diteken.

Lapisan ketiga menyangkut peta kepercayaan Presiden Prabowo. Siapa yang paling sering berkomunikasi dengan presiden, siapa yang didengar masukannya, siapa yang mendapat teguran, hingga siapa yang mulai dijauhkan dari lingkaran kekuasaan istana.

Mardigu menilai informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membaca hubungan personal dan politik di lingkungan pemerintahan. Peta kedekatan semacam itu, dalam pemaparannya, dapat membuka ruang infiltrasi sekaligus memperbesar potensi konflik antarpejabat.

Kelompok keempat berkaitan dengan target pemeriksaan pajak dan perampasan aset. Ia menyinggung pengusaha besar di sektor sawit dan pertambangan yang disebut masuk dalam perhatian aparat maupun satuan tugas pemerintah.

Informasi mengenai target pemeriksaan sebelum tindakan dilakukan memiliki konsekuensi serius apabila benar-benar bocor. Pihak yang mengetahui rencana tersebut lebih awal dapat memiliki kesempatan untuk menyiapkan langkah antisipasi. Mardigu bahkan menyinggung kemungkinan pemindahan aset sebelum aparat melakukan tindakan.

Baca juga: Listyo Sigit Prabowo Tersangka: Siapa Bos di Balik Penyadapan Ilegal Presiden?

Poin kelima menyangkut jadwal dan lokasi pergerakan orang-orang di lingkar satu pemerintahan. Ia menyebut pemantauan posisi presiden dan menteri melalui informasi jaringan telekomunikasi serta komunikasi para ajudan.

Data waktu, lokasi, dan hubungan komunikasi dapat digunakan untuk memetakan siapa bertemu siapa, kapan pertemuan berlangsung, serta bagaimana pola pergerakan pejabat negara.

Kelompok keenam adalah komunikasi internal kabinet, termasuk keluhan pribadi presiden, perselisihan antar menteri, dan persoalan privat di lingkungan ring satu. Mardigu menilai informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbesar keretakan hubungan di dalam pemerintahan.

Klaster terakhir membidik poros di luar ring istana mulai dari ketua umum partai politik, legislator Senayan, pimpinan media, hingga simpul-simpul organisasi masyarakat sipil (Ormas dan LSM). Menurut Bossman Mardigu, pemetaan komunikasi kelompok tersebut dapat digunakan untuk membaca posisi politik, hubungan antartokoh, dan potensi pengaruh di luar pemerintahan.

Bukan Hanya Percakapan, tetapi Peta Hubungan

Persoalan penyadapan tidak berhenti pada kemungkinan rekaman percakapan. Mardigu juga menyoroti informasi komunikasi yang mencakup siapa menghubungi siapa, durasi komunikasi, isi SMS, hingga rekaman suara melalui jaringan seluler.

Di sinilah persoalan menjadi lebih luas. Informasi komunikasi dapat memperlihatkan pola hubungan seseorang dengan pihak lain. Jika dikumpulkan dan dianalisis, data tersebut berpotensi membentuk peta relasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Ia turut mengingatkan kebiasaan pejabat yang masih menggunakan panggilan seluler biasa untuk pembicaraan penting. Menurutnya, anggapan bahwa komunikasi melalui jalur tersebut selalu aman perlu dipertanyakan.

"Ingat, aplikasi transkripsi seperti WhatsApp memang aman, tapi kelemahannya pejabat kita adalah masih sering menelpon lewat jalur seluler biasa. Karena dikira aman, nyatanya jebol." Ujarnya.

Cognitive Warfare dan Perebutan Persepsi Publik

Bagi Mardigu, nilai strategis data hasil penyadapan tidak hanya terletak pada informasi yang diperoleh, tetapi juga bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini masyarakat.

"Bagaimana cara tiga musuh utama kita, mafia koruptor, oligarki lokal dan asing, serta elit global barat, menggoreng data sadapan ini? Mereka menggunakan metode cognitive warfare." Ungkap Pakar intelejen tersebut.

Ia menggunakan istilah cognitive warfare untuk menjelaskan strategi memengaruhi cara berpikir dan persepsi publik. Menurutnya, kelompok yang berkepentingan dapat memanfaatkan figur publik, influencer, mahasiswa, ekonom, hingga akademisi untuk menyebarkan narasi tertentu.

Narasi yang ia contohkan antara lain “Indonesia tamat”, “ekonomi hancur”, dan “presiden tidak becus”. Mardigu menilai pesan-pesan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama ketika kondisi ekonomi sedang menjadi perhatian publik.

Ia juga menyinggung dugaan aliran dana asing kepada sejumlah media, aktivis, dan lembaga riset, termasuk isu yang dikaitkan dengan Soros Foundation. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari analisis Mardigu dan tidak dapat diperlakukan sebagai bukti keterlibatan lembaga atau pihak tertentu tanpa dokumen pendukung.

“Jejak digital tidak pernah bohong,” kata Bossman Mardigu.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pembacaan analitis Mardigu mengenai pertarungan pengaruh di ruang publik. Terlepas dari perdebatan mengenai klaim aliran dana tersebut, ia kemudian mengembalikan fokus diskusinya pada langkah-langkah konkret yang harus diambil negara.

Baca juga: Gibran Mundur, Media Sosial Memanas: Waspadai Bahan Bakar Propaganda

Tujuh Rekomendasi untuk Pemerintah

Setelah menekankan potensi kebocoran informasi, Mardigu menyampaikan tujuh rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Ia meminta Presiden Prabowo memperkuat sistem perlindungan informasi strategis negara.

Pertama, ia mendorong pengesahan undang-undang spionase dengan sanksi berat bagi pelaku spionase asing maupun pengkhianatan domestik. Dalam pernyataannya, ia bahkan menyebut kemungkinan hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara.

Kedua, ia mengusulkan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh terhadap pejabat eselon I, termasuk menelusuri proses pengangkatan dan pihak yang berperan dalam penempatan mereka.

Ketiga, Mardigu meminta audit forensik terhadap operator telekomunikasi, sistem LIMS, serta jajaran pengelola infrastruktur yang berkaitan dengan fasilitas intersepsi.

Keempat, ia menekankan perlunya reformasi regulasi penyadapan, terutama mengenai prosedur, batas kewenangan, dan pengawasan independen. Menurutnya, penyalahgunaan fasilitas penyadapan harus dicegah agar tidak kembali terjadi.

Kelima, ia mengusulkan penggunaan sistem enkripsi khusus untuk komunikasi pejabat negara dan militer agar pembicaraan strategis memiliki perlindungan lebih kuat.

Keenam, ia mendorong pembentukan tim respons cepat untuk menangani disinformasi. Usulan ini juga memunculkan persoalan penting mengenai batas kewenangan negara dalam mengendalikan informasi, terutama agar penanganan berita bohong tidak berubah menjadi pembatasan kritik yang sah.

Ketujuh, ia meminta audit keamanan lembaga dilakukan secara berkala, termasuk perlindungan personel dan pengawasan terhadap alur informasi strategis di kementerian.

Kritik Pemerintah Tetap Diperlukan, Keamanan Negara Tidak Boleh Diabaikan

Lebih lanjut, Mardigu menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap merupakan hak masyarakat. Ia bahkan menyatakan berani menyampaikan kritik secara langsung kepada Presiden Prabowo.

“Kita boleh mengkritik pemerintah. Saya pun berani mengkritik langsung di depan Pak Prabowo,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kritik politik dan persoalan keamanan nasional tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua hal yang saling meniadakan. Pemerintah tetap perlu menerima kritik, sementara dugaan penyalahgunaan fasilitas negara harus ditangani melalui proses hukum yang transparan.

Diakhir, Mardigu memberikan pesan persatuan nasional. “Kita satu saudara, kita satu Indonesia,” katanya.

Kasus LIMS telah memperlihatkan betapa pentingnya pengawasan terhadap teknologi penyadapan. Sistem yang memiliki akses terhadap komunikasi masyarakat dan pejabat negara membutuhkan pembatasan kewenangan, pengamanan data, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji.

Pertanyaan mengenai siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, informasi apa yang benar-benar diperoleh, dan ke mana data tersebut mengalir harus dijawab melalui pembuktian hukum. Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut keamanan seorang presiden, melainkan juga perlindungan komunikasi publik dan kepercayaan terhadap institusi negara.