Lensakabar.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5% untuk upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Usulan tersebut disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. KSPI menyatakan angka tersebut akan diperjuangkan melalui Dewan Pengupahan serta jalur konstitusional.

KSPI Gunakan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi untuk Hitung UMP 2027

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan usulan kenaikan upah minimum 2027 tersebut akan dibawa dalam pembahasan Dewan Pengupahan.

"Angka ini akan kami perjuangkan dalam Dewan Pengupahan dan melalui berbagai jalur konstitusional," kata Said Iqbal.

Dalam menyusun usulannya, KSPI menggunakan tiga komponen utama, yakni rata-rata inflasi nasional, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan indeks tertentu.

Untuk komponen indeks tertentu, KSPI menggunakan angka 0,9. Angka tersebut berada dalam rentang 0,5 hingga 0,9 yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode Oktober 2025 hingga Agustus 2026, KSPI mencatat rata-rata inflasi nasional sebesar 3,20%. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi yang digunakan mencapai 5,43%.

Dengan memasukkan indeks tertentu sebesar 0,9, KSPI memperoleh simulasi kenaikan rata-rata nasional sekitar 7,7%.

Angka tersebut menjadi dasar dalam usulan kenaikan upah minimum yang diajukan KSPI. Namun, simulasi tersebut belum merupakan besaran UMP 2027 yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: Prabowo Bahas Pengelolaan Lahan Gambut dan Pencegahan Karhutla

Pemerintah Masih Menunggu Payung Hukum UMP 2027

Di tengah usulan kenaikan dari kelompok buruh, pemerintah masih menunggu dasar hukum baru untuk menentukan formulasi upah minimum 2027.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan formulasi kenaikan upah minimum masih menunggu payung hukum baru. Pemerintah akan melihat ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai salah satu dasar formulasi.

"Formulasi nanti tergantung dari hasil yang tertulis pada RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Nanti basisnya dari situ, nanti kemudian baru kita lihat bersama implikasinya kepada regulasi yang sudah ada seperti apa," kata Yassierli.

Menurut Yassierli, ketentuan dalam RUU tersebut nantinya menjadi landasan dalam menghitung kenaikan upah minimum, termasuk menentukan bagaimana faktor inflasi diperhitungkan.

"Makanya nanti kita lihat di undang-undang sejauh mana formulasi itu diatur, baru kita basisnya ke sana (penghitungan inflasi)," ujarnya.

Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan masih berlangsung dengan pemerintah dan DPR RI membuka masukan dari berbagai pihak. RUU tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2026.

Yassierli mengatakan aspirasi dari para pemangku kepentingan, termasuk buruh dan industri, akan ditampung dalam proses pembahasan tersebut.

"Jadi sekarang kita fokus ke RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada stakeholders, apakah itu dari buruh, dari industri yang menyampaikan aspirasi, ya kita tampung," ujar Yassierli.

Sementara itu, jadwal penetapan UMP 2027 ditetapkan pada 1 November 2026. Adapun penetapan UMK dan upah minimum sektoral dijadwalkan pada 10 November 2026.

Dengan demikian, angka kenaikan 7,5% hingga 9,5% yang diajukan KSPI masih berada pada tahap usulan. Besaran resmi UMP dan UMK 2027 belum ditetapkan pemerintah dan masih menunggu perkembangan dasar hukum serta proses penetapan sesuai jadwal yang telah disebutkan.

Reformulasi Hukum Pengupahan Pasca-Putusan MK

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, formulasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengalami reorientasi mendasar pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang membatalkan sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja.

Keputusan konstitusional tersebut menegaskan bahwa penetapan upah minimum wajib mengembalikan fungsi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai variabel utama, bukan sekadar menggunakan rumus matematis kaku berbasis α (indeks tertentu).

Kebijakan pengupahan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang direvisi menuntut Dewan Pengupahan Daerah untuk menghitung daya beli riil masyarakat pekerja demi mencegah terjadinya kemerosotan tingkat kesejahteraan buruh akibat inflasi barang pokok (bread-and-butter inflation).

Jika dilakukan perbandingan data kuantitatif, laju kenaikan rata-rata UMP nasional pada Pemilu/periode 2024 hanya berada di kisaran 3,5% hingga 4,8%, dan pada 2025 tercatat rata-rata naik sekitar 6,5%. Sebagai perbandingan, usulan KSPI sebesar 7,5% hingga 9,5% untuk UMP 2027 mencerminkan lompatan signifikan jika dibandingkan dengan proyeksi inflasi BPS sebesar 3,20% dan pertumbuhan ekonomi 5,43%.

Di ranah riil, kenaikan UMP di bawah 5% dalam dua tahun terakhir terbukti tergerus oleh lonjakan kenaikan harga sewa hunian, transportasi publik, dan bahan pangan pokok yang mencapai akumulasi inflasi volatile food di atas 7,2% per tahun. Ketimpangan angka ini memperlihatkan bahwa formula penyesuaian upah lama belum sepenuhnya mencerminkan riil biaya hidup di kawasan industri utama seperti Jabodetabek dan Karawang.

Kritik mendasar terhadap lambatnya penerbitan payung hukum baru dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah potensi ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang merugikan dunia usaha dan pekerja. Pemerintah dan DPR cenderung menunda penetapan formula hingga batas akhir penetapan (1 November), yang berisiko memicu gelombang penolakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) maupun aksi mogok kerja massal dari serikat buruh.

Formula pengupahan yang adil tidak boleh sebatas menjadi kompromi politik tahunan, melainkan harus berbasis audit survei KHL yang transparan di lapangan, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepastian investasi (business sustainability) dan perlindungan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.