Lensakabar.com, Jakarta - Presiden Iran Masoud Pezeshkian belum membuka kemungkinan untuk pertemuan langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum kepercayaan antara kedua negara kembali terbangun. Sikap tersebut disampaikan Pezeshkian dalam wawancara dengan CBS pada Jumat (25/9).

Ketika ditanya mengenai kesiapannya untuk bertemu dengan Trump atau kemungkinan mengundang presiden AS itu ke Iran, Pezeshkian mengatakan hubungan kedua negara masih dibayangi persoalan kepercayaan.

"Selama mereka tidak menghentikan tindakan yang mereka paksakan kepada kami setiap hari, sulit bagi kami untuk mempercayai mereka," jawab Pezeshkian.

Ia juga mengakui bahwa penyelenggaraan pertemuan langsung dengan Trump akan menjadi hal yang sulit dilakukan.

Kepercayaan Jadi Syarat Pezeshkian Bertemu Trump

Pernyataan Pezeshkian ini disampaikan ketika kontak antara Iran dan Amerika Serikat kembali berlangsung melalui jalur yang tidak langsung. Pada Hari Selasa (22/9), Trump mengatakan utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner bertemu langsung dengan para mediator di sela-sela agenda Sidang ke-81 Majelis Umum PBB untuk membahas kemungkinan kesepakatan dengan Iran.

CBS juga melaporkan bahwa para pejabat AS dan pihak Iran melakukan kontak melalui mediator dalam agenda di New York. Pertemuan tersebut berlangsung ketika kedua negara masih menghadapi persoalan yang belum terselesaikan.

Perkembangan itu menunjukkan bahwa komunikasi antarpihak tetap berlangsung meski pertemuan langsung antara Pezeshkian dan Trump belum terjadi. Dalam sumber yang disampaikan, persoalan kepercayaan menjadi salah satu alasan yang ditekankan Pezeshkian ketika membahas kemungkinan pertemuan dengan Presiden AS tersebut.

Pada Kamis (24/9), Amerika Serikat dan Iran juga dilaporkan tengah membahas penghentian perang secara bertahap. Pembahasan tersebut mencakup rencana pembukaan kembali Selat Hormuz serta pencabutan blokade ekonomi terhadap Iran.

Isu Selat Hormuz menjadi bagian dari pembicaraan yang berlangsung melalui jalur diplomasi tersebut. CBS sebelumnya melaporkan adanya proposal Iran untuk membuka kembali selat itu setelah tujuh hari apabila persyaratan yang diajukan Tehran dipenuhi.

Geopolitik Backchannel Diplomacy, dan Dampak Pasar Energi Global

Wacana pembukaan kembali Selat Hormuz melalui perundingan tidak langsung mencerminkan posisi sentral selat tersebut dalam tata hukum laut internasional dan perdagangan energi dunia. Merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), Selat Hormuz merupakan perairan strategis yang tunduk pada rezim transit passage (hak lintas transit), di mana negara pantai seperti Iran memiliki kewajiban menjaga navigasi internasional tanpa mengorbankan kedaulatan nasionalnya.

Penutupan atau pemblokiran selat ini tidak hanya dikategorikan sebagai tindakan presesi militer dalam maritime warfare, tetapi juga langsung mengancam hukum pasokan energi global mengingat sekitar 20 hingga 30 persen komoditas minyak mentah cair (liquefied natural gas dan crude oil) dunia melintasi choke-point laut tersebut.

Ditinjau dari perspektif hubungan internasional, keengganan Presiden Masoud Pezeshkian untuk melakukan face-to-face summit tanpa jaminan pencabutan sanksi ekonomi mencerminkan penerapan doktrin tit-for-tat dalam strategi negosiasi konflik. Penggunaan perantara (backchannel diplomacy) melalui mediator pihak ketiga pada Sidang Majelis Umum PBB merupakan prosedur standar dalam meredakan defisit kepercayaan (trust deficit) antar-negara yang berkonflik.

Pembatalan sepihak atas kesepakatan-kesepakatan terdahulu oleh Washington melahirkan persepsi risiko (risk perception) yang tinggi bagi Teheran, sehingga kesepakatan penghentian permusuhan (cessation of hostilities) kali ini membutuhkan instrumen verifikasi internasional yang mutlak dan terukur agar tidak kembali runtuh di tengah jalan.

Dari aspek geoeconimic, eskalasi konflik maupun ketidakpastian negosiasi AS-Iran memberikan dampak domino langsung terhadap stabilitas makroekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai net oil importer.

Fluktuasi harga minyak mentah dunia (Brent dan WTI) yang dipicu oleh dinamika keamanan Selat Hormuz berpotensi membengkakkan beban subsidi energi APBN dan memicu inflasi barang impor (imported inflation). Oleh sebab itu, normalisasi jalur pelayaran internasional dan keberhasilan diplomasi tidak langsung ini menjadi kunci mutral tidak hanya bagi stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi kepastian rantai pasok logistik dan keseimbangan ekonomi global.

Konflik Antara AS-Iran Belum Terselesaikan

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat dalam sumber ini disebut bermula pada 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran. Serangan tersebut kemudian memicu serangan balasan.

Pada pertengahan Juni, Iran dan Amerika Serikat sempat menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan. Namun, penghentian tersebut tidak berlangsung lama karena permusuhan kembali berkobar.

Hingga kini, konflik antara kedua negara masih belum terselesaikan. Di tengah kondisi tersebut, komunikasi melalui mediator tetap berlangsung dan pembahasan mengenai penghentian perang serta sejumlah persoalan terkait terus dilakukan.

Pezeshkian dalam wawancaranya menempatkan persoalan kepercayaan sebagai faktor penting sebelum pertemuan langsung dengan Trump dapat dilakukan. Sementara itu, jalur komunikasi tidak langsung antara kedua pihak tetap berjalan melalui mediator dalam rangka membahas kemungkinan kesepakatan.